Palembang, SumselSatu.com
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jika penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 harus dilakukan secara optimal dan konsisten.
“Kita harus tetap waspada karena saat ini ekonomi dunia sedang dalam keadaan tidak baik. Dengan anggaran ini, kita tidak hanya harus bertahan, tapi juga memanfaatkan peluang yang bisa mendongkrak perekonomian, sehingga kita siap menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi,” kata Jokowi.
Presiden menyampaikan hal itu saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2023 kepada seluruh gubernur dan 12 kementerian atau lembaga di Istana Negara, Jakarta, melalui video conference, Kamis (1/12/2022).
Jokowi mengatakan, penggunaan anggaran harus ditujukan pada program yang memang menjadi prioritas. Serta mengacu pada enam hal yang telah direkomendasikan Pemerintah Pusat di antaranya, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi sistem bantuan sosial untuk masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya di sektor ekonomi, menumbuhkan sentra ekonomi baru, revitalisasi industri.
“Serta mendorong hilirisasi pemanfaatan birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Ini penting dilakukan sehingga ekonomi tetap tumbuh,” terangnya.
Apalagi, lanjutnya, sejauh ini upaya Indonesia cukup berhasil dalam mendongrak perekonomian ditengah meningkatnya angka inflasi yang dialami sejumlah negara di dunia.
“Disaat inflasi dunia di atas 10 persen, namun kita mampu mengendalikan laju inflasi tersebut. Ini kerja bersama yang harus terus ditingkatkan. Ekonomi negara ini termasuk yang terbaik saat ini,” paparnya.
Diketahui, pada kwartal kedua ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44 persen. Sementara di kwartal ketiga meningkat sebesar 5,72 persen.
“Kita juga mengalami surplus perdanganan selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Rencana besar kita harus direalisasikan di tengah gejolak ekonomi dunia saat ini,” papar Presiden.
Sebab itu, Jokowi mengingatkan, agar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) tidak terjebak dalam rutinitas seperti biasa dalam penggunaan anggaran belanja.
“Ini butuh pengawalan ketat. Jangan terjebak rutinitas serta kita harus memperbesar pembelian produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program juga harus selaras antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Percepat realisasi belanja APBN dan APBD menjadi hal wajib yang harus dilakukan,” jelasnya.
Senada dengan hal itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN maupun APBD merupakan instrumen terpenting dalam mendongrak perekonomian.
“Kualitas belanja pusat dan daerah harus terus ditingkatkan. Pembelanjaan juga harus dilakukan tepat guna sehingga upaya untuk menumbuhkan perekonomian ini berjalan baik,” katanya.
Dia menambahkan, penggunaan anggaran tahun 2023 tersebut harus responsif dan optimal.
“Optimalkan penggunaan anggaran yang ada. Perkembangan ekonomi global juga harus diwaspadai, sehingga kita bisa mengambil langkah tepat dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2023 tersebut dihadiri Gubernur Herman Deru melalui Ruang Command Centre Kantor Gubernur Sumsel.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru juga teru berupaya dalam mendongrak ekonomi daerah dan menekan laju inflasi. Salah satunya melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang diinisiasinya.
GSMP sendiri memiliki andil cukup besar dalam mendongkrak ekonomi Sumsel. Bahkan gerakan itupun mampu menurunkan angka kemiskinan dan menjadi pendorong terkendalinya inflasi di Sumsel. #Fly
