Palembang, SumselSatu.com
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) komitmen menciptakan tenaga ahli dan terampil serta memiliki sertifikat.
Ketua LPJK Sumsel Ir Sastra Suganda menyampaikan, ada dua program kerja yang menjadi prioritas LPJK Sumsel saat ini. Yakni, melakukan pelatihan asesor guna menambah jumlah asesor di LPJK dan melakukan pelatihan pemegang sertifikat, baik ahli maupun tukang yang bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Kota Palembang.
“Hal tersebut (program kerja-red) sudah kami lakukan dalam menciptakan tenaga kerja yang profesional dan bersertifikat,” ujar Sastra kepada SumselSatu, Senin (14/3/2020).
Sastra mengatakan, untuk tenaga ahli, akan dilakukan pelatihan, seperti AutoCad, SAP2000, dan STAADPro. Pelatihan dilaksanakan di Kantor LPJK Sumsel Komplek The University Village, di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto No10-11, 26 Ilir DI, Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.
“LPJK Sumsel saat ini terus melakukan berbagai pelatihan-pelatihan sebagai wujud untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki daya saing dan skill yang tentunya memiliki sertifikat resmi dari LPJK Sumsel,” kata Satra lagi.
Sastra menyampaikan, sertifikasi yang dikeluarkan LPJK Sumsel ada dua jenis. Yakni, Sertifikasi Badan Usaha (SBU), dan Sertifikasi Tenaga Kerja, SKA untuk tingkat ahli, dan SKT untuk tenaga terampil.
Dia menambahkan, saat ini ada sekitar 4000 perusahaan di Sumsel yang sudah teregistrasi dan memiliki SBU di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) di siki.lpjk.net. Ada sekitar 15 ribu tenaga kerja terampil dan ahli.
Diterangkan Sastra, sertifikat yang dikeluarkan LPJK sudah berbentuk elektronik.
“Tidak ada lagi bentuk fisik seperti dahulu. Sertifikat langsung dikirim lewat email perusahaan dan email masing-masing pemohon SKA dan SKT. Semua sertifikat yang kami keluarkan dapat dicek di siki.lpjk.net,” jelas Satra.
Kata Sastra, ke depan, pihaknya akan berusaha untuk terus menambah tenaga kerja bersertifikat dan handal. Dia berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota agar dapat menganggarkan dana dalam APBD untuk pelatihan tenaga kerja konstruksi.
Sastra menyampaikan, berdasarkan amanat Undang-undang (UU) No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, pemprov menganggarkan pelatihan tenaga ahli di bidang jasa konstruksi diikuti pemda kabupaten/kota. #dre
