Palembang, SumselSatu.com
Operasional Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan terus menguras kas negara. Setiap tahun, APBN harus menyuntikkan sekitar Rp300 miliar agar kereta layang itu tetap berjalan, sementara pemasukan dari penumpang jauh dari cukup.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkap timpangnya angka tersebut saat meninjau LRT Sumsel, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, tagihan listrik saja mencapai Rp8 miliar per bulan, sedangkan pendapatan tiket hanya sekitar Rp1,2 miliar per bulan. Artinya, penerimaan tiket tidak sampai seperlima dari biaya listrik.
Rendahnya pendapatan itu sejalan dengan sepinya penumpang. Dalam peninjauan dari Stasiun Bandara, BHS mendapati penumpang hanya mengisi sekitar dua persen dari kapasitas angkut. Padahal, nilai investasi proyek ini hampir Rp12 triliun.
BHS menilai kondisi ini tidak adil. Manfaat LRT dinikmati warga Palembang dan Sumsel, tetapi beban biayanya dipikul uang rakyat dari seluruh Indonesia.
Karena itu, BHS meminta Pemprov Sumsel dan Pemko Palembang tidak hanya menjadi penonton. Ia mendorong gubernur dan walikota menggerakkan masyarakat beralih ke transportasi publik, menghidupkan kawasan komersial di sekitar 13 stasiun untuk menambah pendapatan, dan mempercepat penyediaan angkutan pengumpan (feeder) dari permukiman dan pusat ekonomi ke stasiun.
Ia juga menegaskan PT KAI tidak akan sanggup menutup kekurangan biaya operasional bila dukungan pusat dikurangi tanpa kontribusi daerah.
BHS bahkan melempar opsi tegas. Jika pemda tidak mengambil peran, ia akan mendorong agar kekurangan operasional Rp300 miliar tersebut dibebankan ke APBD provinsi. #fly
