Palembang, SumselSatu.com
Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Cipayung Plus Kota Palembang, Kamis (2/5/2019), menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumsel. Mereka menuntut pemerintah mewujudkan pendidikan gratis merata di seluruh Sumsel dan penghapusan uang kuliah tunggal (UKT).
Massa merupakan gabungan dari elemen-elemen LMND, HMI, PMKRI,GMKI, PMII, dan KMHDI. Koordinator Aksi, Edho Rizki, mengatakan, pendidikan adalah hak mendasar yang wajib diperhatikan negara. Karena salah satu aspek penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memastikan pendidikan bisa diakses oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
“Tidak boleh seorang pun warga negara tercegat haknya menikmati pendidikan tinggi karena faktor biaya. Namun rupanya ini cuma mimpi yang tak berkesudahan karena pada kenyataannya sampai saat ini negara kita belum sanggup mewujudkannya,” ujar Edho.
Edho membeberkan, sejak kebijakan neoliberalisme merasuk ke dunia pendidikan, biaya pendidikan melonjak naik. Di sisi lain, daya beli masyarakat terus merosot. Kendati pemerintah mencoba mengatasi persoalan itu dengan menebar Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi jangkauannya baru sekitar 18 juta anak.
“Kita diperkenalkan dengan sistem mufakat yang mengatur besaran tarif pendidikan setiap mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan orangtua atau pihak yang menanggung biaya pendidikan. Alhasil ada kelas atau pengelompokan tarif pendidikan untuk mahasiswa. Faktanya, selain menciptakan kasta, UKT juga mendongkrak biaya pendidikan semakin mahal. Tak heran sistem tersebut banyak ditolak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Edho, mereka yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Palembang menuntut sejumlah hal. Yakni meminta pemerintah mencabut regulasi pro neolib yakni UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikam Nasional dan UU No12 tentang Pendidikan Tinggi.
Kemudian menuntut pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta mengganti haluan ekonomi dan menangkan Pancasila.
Terkait tuntutan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pemerintah pusat maupun Pemprov Sumsel telah melakukan berbagai upaya mempermudah pelajar maupun mahasiswa mendapatkan pendidikan di Sumsel. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan diskon penggunaan light rail transit (LRT) maupun jalan tol.
Masalah kekurangan guru, Gubernur mengatakan, perlu diketahui saat ini pemerintah sudah melakukan pengangkatan guru secara bertahap. Hanya saja diakuinya jumlah guru yang pensiun lebih banyak dari yang diangkat.
“Dulukan ada pengangkatan guru besar-besaran. Nah mereka ini sekarang semuanya masuk pensiun, sementara penggantinya diangkat secara bertahap,” jelas Herman Deru.
Sementara terkait tuntutan pendidikan gratis di Sumsel, menurut Gubernur, sudah berlaku untuk 437 SMA/SMK yang ada, kecuali 27 sekolah dengan pelayanan plus. Namun demikian, meski berbayar tetap saja sekolah plus tersebut harus mengalokasikan beberapa persen untuk siswa yang tidak mampu agar bisa bersekolah gratis.
“Ada 437 SMA/SMK semua akan free. Tapi untuk sekolah dengan pelayanan plus di 27 SMA, mekanisme kita serahkan ke guru, pihak sekolah, dan komite tapi tetap diawasi Diknas. Saya anak guru, saya paham tentang ini. Saya juga tentu tidak sempurna tetap butuh masukan. Makanya saya terima kasih sekali atas masukan adik-adik sekalian yang datang ke sini. Di masa kepemimpinan saya, akan saya pastikan pendidikan merata di seluruh Sumsel,” pungkasnya. #nti
