Palembang, SumselSatu.com
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (KadisPUBMTR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Darma Budhy menyampaikan, uang yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan pembangunan Jembatan Layang Simpang Angkatan 66 mencapai Rp90 miliar (M).
“Dana yang dibutuhkan cukup besar, berkisar Rp80 miliar hingga Rp90 miliar,” ujar Budhy baru-baru ini.
Budhy mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemko) Palembang tidak sanggup mengalokasikan dana sebesar itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Palembang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, kata Budhy, mengajukan ke Pemerintah Pusat agar mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan layang atau fly over yang mempertemukan Jalan Basuki Rahmat dengan Jalan R Soekamto dan Jalan Ampibi, Sekip, dengan Jalan Angkatan 66 tersebut.
“Kami minta bantuan Pemerintah Pusat, karena Pemkot Palembang angkat tangan. Jadi kami coba anggarkan dari Pemprov dan Pemerintah Pusat,” kata Budhy.
Pada saat kunjungan kerja Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Eddy Santana Putra ke Kantor DisPUBMTR Sumsel Senin (20/7/2020) lalu, kata Budhy, pihaknya telah meminta agar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel itu memperjuangkan anggaran untuk pembebasan lahan ke Kementerian PU Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
“Kami minta bantu apakah dua pertiga, atau sepertiga atau 50-50 persen,” kata Budhy.
Budhy menyampaikan, Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasi dana sekitar Rp242 M untuk pembangunan kontruksi Jembatan Layang Simpang Angkatan 66.
“Pembangunan diperkirakan 2021 atau paling lambat 2022 melalui Balai Jalan Nasional,” kata Budhy.
Anggota DPR RI Eddy Santana Putra menyatakan, akan memperjuangkan agar Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan pembangunan Jembatan Layang Angkatan 66.
“Semua sudah kami diskusikan. Apa yang jadi prioritas. Fly over Simpang Sekip di Jalan Basuki Rahmat itu kami harap selesai pembebasan lahannya, dengan cara berbagi anggarannya,” kata Eddy.
“Misalnya dari anggaran pembebasan lahan yang dibutuhkan Rp80 miliar, dibantu Pusat Rp30 miliar,” tambah mantan Walikota Palembang tersebut.
Eddy menyampaikan, pembangunan di daerah membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat. Ia mencontohkan pembangunan Jalan Lingkar Timur atau Ring Road Timur.
“Kalau tidak kita mulai, tidak mulai-mulai, tidak jadi. Sekilo, dua kilo dimulai. Jalan dulu berapapun yang dikasih (dana-red),” kata pria yang pernah menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan itu.
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra itu optimis, bisa mendorong Kemen-PUPR membantu pembebasan lahan Jembatan Layang Angkatan 66.
KadisPUBMTR Sumsel Darma Budhy juga mengungkapkan, saat ada kunjungan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu, pihaknya menyampaikan agar Pemprov Sumsel mendapatkan bagian serta tambahan dana untuk sejumlah proyek pembangunan di Sumsel, khususnya Kota Palembang. Yakni, Jembatan Musi IV, Jembatan Layang Angkatan 66, Underpass atau Jalan Bawah Simpang Charitas, dan tiga ruas Jalan Lingkar Timur dan Barat. #nti
