Sekayu, SumselSatu.com
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) resmi memulai pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta ground check bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah strategis ini diambil untuk menjamin seluruh bantuan sosial (bansos) jatuh ke tangan yang berhak.
Program ini diluncurkan langsung oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen di Auditorium Pemkab Muba pada Senin (16/3/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa validitas data adalah fondasi utama dalam merumuskan kebijakan sosial, mulai dari program pemberdayaan hingga jaminan kesehatan.
“Data yang akurat adalah kunci. Dari situlah kebijakan yang kita buat bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Abdur Rohman.
Wakil Bupati menekankan bahwa pembaruan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya mewujudkan keadilan sosial. Ia tidak ingin ada warga prasejahtera yang terlewat, sementara warga yang sudah mampu secara ekonomi masih tercatat sebagai penerima.
Untuk itu, ia menginstruksikan Camat memimpin koordinasi pembaruan data di wilayah masing-masing. Kepala Desa & Lurah menjadi ujung tombak yang bertanggung jawab penuh atas keakuratan data di lapangan.
Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deni menjelaskan bahwa pembaruan DTSEN mencakup seluruh lapisan masyarakat (Desil 1 hingga Desil 10). Namun, prioritas utama diberikan pada Desil 1 dan 2 yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
“Khusus untuk ground check PBI-JK, penyisiran dilakukan terhadap 33.280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kami ingin memastikan kondisi riil di lapangan sesuai dengan data administratif agar tidak terjadi ketimpangan,” jelas Deni.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, OPD terkait, perwakilan BPJS Kesehatan, serta para camat. Sementara itu, kepala desa, lurah, dan operator SIKS Desa mengikuti jalannya acara secara daring.
Hadir pula narasumber dari Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan arahan mengenai pentingnya integrasi data yang berkelanjutan. Melalui langkah ini, Pemkab Muba optimistis program kesejahteraan masyarakat akan lebih transparan dan tepat sasaran di masa mendatang. #hms
