Palembang, SumselSatu.com
Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam II/Sriwijaya mendatangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH, Kamis (16/2/2023).
Kedatangan para purnawirawan itu untuk meminta bantuan Ketua DPRD Sumsel dalam penyelesaian tentang pembelian tanah kaplingan Kodam II/Sriwijaya yang belum juga menemui kejelasan.
Ketua DPRD Sumsel Hj R A Anita Noeringhati mengatakan, menerima audiensi dari Letnan Kolonel (Letkol) Purnawirawan Jonson Monte bersama beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun anggota dari Kodam yang menyampaikan keresahannya saat ditawarkan membeli kaplingan di Kodam II/Sriwijaya, dengan cara potong gaji pada tahun 2001.
“Harga tanah dengan luas satu kapling 400 meter sekitar Rp2,4 juta, dibayar dengan cara diangsur dan dipotong gaji,” ujar Anita.
Lanjut Anita, mereka membeli tanah kaplingan itu dengan harapan dapat bertempat tinggal di Komplek Kodam II/Sriwijaya. Namun, sampai tahun 2023 belum ada kejelasan.
“Pada tahun 2008 sudah ada nama mereka di tanah kaplingan itu. Tapi pada tahun 2019 nama mereka sudah tidak ada, sehingga Pak Jonson Monte mempunyai keberanian untuk mempertanyakan langsung kepada Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dan Panglima Kodam (Pangdam) dengan surat dan lain sebagainya. Mereka sudah berorganisasi dan diterima Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda), namun sampai saat ini belum ada jawaban,” kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Sumsel itu.
Anita mengatakan, para purnawirawan itu datang ke DPRD Sumsel karena ini rumah rakyat dan dia sebagai wakil masyarakat.
“Jadi ini kewajiban saya, nanti saya ingin mengonfirmasi kepada Pak Pangdam. Karena Pak Pangdam tentunya tidak tahu masalah ini karena beliau baru, sehingga permasalahan ini bisa terang benderang. Sebetulnya Ada apa, karena kita menghargai mereka yang datang ke sini adalah purnawirawan yang pada waktu itu gajinya sudah dipotong, dan sangat dirugikan,” kata Anita yang dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Kata Anita, ada sekitar 500 purnawirawan yang merasa dirugikan, namun yang datang ke DPRD Sumsel hanya 15 orang. Sehingga ini menjadi menjadi sampel untuk meneliti ulang dan mengevaluasi tentang permasalahan ini.
“Kita masih menunggu data yang saya minta tadi kepada seluruh yang dirugikan. Seperti yang disampaikan Pak Jonson Monte ada bukti pemotongan gaji, ada bukti dan lain-lain sebagainya untuk mendukung bahwa memang betul mereka korban dari pembelian tanah kapling yang tidak ada wujudnya sampai sekarang,” katanya.
“Kita belum tahu siapa yang salah. Saya nanti akan konfirmasi kepada Pangdam sebagai bagian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” tambahnya.
Sementara itu, Letkol Purnawirawan Jonson Monte mengatakan, dia mewakili para purnawirawan yang berkeinginan agar persoalan ini cepat selesai.
“Tadi saya sampaikan kepada Ibu Ketua DPRD Sumsel, bahwa kami tidak menuntut tempat sekarang ini, karena kami tahu bagaimana masalahnya. Tapi kalau dialihkan lokasinya di tempat yang lain, maka tidak menjadi masalah,” ujar Jonson
Selama 21 tahun, lanjut dia, mereka sudah sabar. Jika persoalan ini tidak selesai akan ditindaklanjuti ke DPR RI.
“Bahkan kami siap mengadu ke Presiden,” tegasnya.
Jonson mengatakan, lokasi tanah kaplingan Kodam II/Sriwijaya berada di Tanjung Barangan, Talang Kelapa. Untuk ukuran tanah kaplingan ada 400 meter dan 200 meter.
“Harapan kami setelah bertemu Ketua DPRD Sumsel, kami senang sekali dan kami mengharapkan Ibu Ketua DPRD Sumsel bisa membantu mencari solusi dan penjelasan bagaimana penyelesaian masalah ini,” katanya. #Nti
