Palembang, SumselSatu.com
Sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2022.
Pandangan Umum itu disampaikan
dalam Rapat Paripurna LV di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Senin (5/9/2022). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi, SH. Hadir Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Suman Asra Supriyono, MM.
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel diawali oleh Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) disampaikan oleh Fatra Radezayanzyah, ST MM. Dilanjutkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan H A Syarnubi, SP, MM.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prima Salam, SH, Fraksi Partai Demokrat Drs H A Gani Subit, MM, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Antoni Yuzar, SH, MH, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Yenny Elita, SPd, MM.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Toha, SPdI, MSi, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H Juanda Hanafiah, SH, MM, diakhiri penyampaian Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) Perindo Ahmad Firdaus Ishak, SE, MSi.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDIP H A Syarnubi mengatakan, untuk dunia pendidikan pendidikan belum dirasakan keseriusan. Hal tersebut dikarenakan belum didapatkan hasil maksimal dari kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat. Agar target di dunia pendidikan selama ini dapat tercapai,” ujarnya.
Syarnubi mengatakan, pemerintah harus bisa lebih mengintensifkan semua anggaran. Agar lebih tepat guna, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bisa merancang bagi hasil dan bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang diprogramkan bisa berjalan efektif. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel lebih dapat mencapai target dan membuat retribusi daerah dapat maksimal.
“Struktur birokrasi yang baik serta pembangunan harus selaras dengan visi misi yang ada selama ini,” katanya.
Fraksi lainnya juga menyoroti tentang anggaran, terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah. Kemudian menyampaikan beberapa pandangan terkait bidang pendidikan, kesehatan, kemudian terkait bidang pemuda dan olahraga, program pemberdayaan perempuan, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur jalan dan lain-lain.
Pada kesempatan itu Fraksi-Fraksi fraksi DPRD Sumsel menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena dirasakan menambah beban masyarakat.
Setelah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel, rapat paripurna diskors untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk mempersiapkan jawaban dari Pandangan Umum dimaksud.
Rapat paripurna akan dilanjutkan pada tanggal 9 September 2022 dengan agenda ‘Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel TA 2022’.
Wakil Ketua DPRD Sumsel
Kartika Sandra Desi mengatakan, pihaknya melakukan skors sampai, Jumat (9/9/2022) atas jawaban dari Gubernur Sumsel.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, semua masukan ini akan segera disampaikan kepada Gubernur. Kemudian akan diberikan jawaban atas semua Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel.
“Semua masukan dan Pandangan Umum dari semua Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel akan kami sampaikan kepada Gubernur,” katanya. (ADV)
