Palembang, SumselSatu.com
Pertanyaan kritis dilontarkan siswi SMA Sjakhyakirti Palembang, terkait isu kenaikan gaji dan video viral Anggota DPR RI berjoget di Sidang MPR. Kedua isu itu memicu berbagai reaksi negatif dari masyarakat.
“Yang ingin saya tanyakan, isu kenaikan gaji Anggota DPR RI yang mencapai Rp100 juta per bulan dan anggota dewan berjoget yang viral di media sosial,” ujar siswi kelas XI Putri Irmandari.
Pertanyaan itu dilontarkan Putri kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 1 yang melaksanakan Reses Tahap III/2025 di
SMA Sjakhyakirti Palembang, Senin (22/8/2025).
Siswa lain bernama Muhammad Ridho Barokah menanyakan langkah konkret pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selain siswa, guru SMK Sjakhyakirti
Wahyudi mengeluhkan beratnya beban jam pembelajaran (JP) guru swasta serta tingginya biaya pelatihan kompetensi. Ia berharap adanya keringanan beban kerja dan dukungan anggaran pelatihan.
Sedangkan Kepala SMA Sjakhyakirti
Sarnubi, SPd, MSi, menyampaikan kebutuhan sekolah akan fasilitas komputer, ruang belajar tambahan, serta beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak panti asuhan.
Sarnubi menyampaikan apresiasinya atas kunjungan para wakil rakyat. Ia menilai reses menjadi wadah penting untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan permasalahan dunia pendidikan.
“Kami selaku pihak sekolah berterima kasih atas kehadiran Anggota DPRD Sumsel. Semoga kegiatan ini menjadi wadah guru dan siswa untuk bertanya, menyampaikan aspirasi, dan mendapat solusi nyata atas permasalahan pendidikan,” katanya.
Menanggapi isu yang disampaikan Putri, Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kusuma, SSos, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji DPRD Sumsel. Ia juga meluruskan isu soal aksi berjoget anggota dewan yang viral.
“Tidak ada kenaikan gaji DPRD. Sedangkan soal berjoget, itu dilakukan setelah acara resmi selesai, hanya untuk hiburan, bukan dalam kapasitas resmi,” ujar Aryuda.
Pernyataan ini diperkuat oleh Anggota DPRD Sumsel Muhammad Toha, SAg. Dia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyinggung masyarakat.
“Terkait beban guru swasta, aspirasi soal jam pelajaran dan biaya pelatihan akan diteruskan ke Dinas Pendidikan Sumsel,” kata Toha.
Sementara itu, menjawab pertanyaan Ridho, Anggota DPRD Sumsel Abdullah Taufik, SE, MM, menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam memberantas korupsi.
“Korupsi berawal dari moral dan kesempatan. Karena itu perlu sistem yang transparan, rekrutmen yang bersih, serta perlindungan bagi pelapor. Pemimpin harus memberi teladan agar masyarakat ikut serta mencegah korupsi,” katanya.
Koordinator Reses Tahap III/2025 DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, mengatakan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia mengajak para guru dan siswa menyampaikan permasalahan dengan jelas dan tepat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan melaksanakan reses Sidang III Dapil I di SMA Sjakhyakirti. Kami hadir untuk menyerap aspirasi, jadi berikanlah masukan dan saran yang sedang dihadapi. Semua akan kami bawa ke rapat paripurna,” ujar Chairul.
Reses Tahap III/2025 yang berlangsung pada 21-28 Agustus 2025 juga diikuti Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 lainnya. Yakni, Firmansyah Hakim, SH (Partai Nasdem) dan Ir Romiana Hidayati (PDI Perjuangan). #nti
