Palembang, SumselSatu.com
Saat ini Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih membutuhkan banyak sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) agar bisa mendorong percepatan penerapan BBM satu harga secara nasional.
“Di Sumsel ada dua yang menjadi sub penyalur yakni di Muratara dan Banyuasin, ” ujar anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nazaruddin Kiemas, saat berbicara pada acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional, Rabu (12/12/2018), yang digelar BPH Migas di Hotel OPI.
Acara dihadiri Bupati PALI H Heri Amalindo serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Robert Heri.
Nazaruddin mengatakan, program sub penyalur bertujuan agar harga BBM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sama di semua tempat. Itu adalah amanat UU dan harus diimplementasikan.
“Kalau membuka SPBU butuh modal besar. Namun untuk membuka sub penyalur BBM ini butuh biaya sekitar Rp60 juta,” kata Nazaruddin.
Nazaruddin Kiemas menambahkan, pihaknya akan memperjuangkan pembangunan sub penyalur di daerah-daerah. “Program ini harus berjalan dengan baik, kita akan rekomendasikan program sub penyalur ini berjalan di daerah yang sulit memperoleh BMM karena jauh SPBU,” katanya.
Sementara itu Anggota BPH Migas, Ir Ahmad Rizal mengatakan, bicara minyak dan gas, penting mencari sumber minyak baru, yang bisa memproduksi 700 ribu barel/hari. Sementara kebutuhan rakyat Indonesia yakni 1,7 juta barel/hari.
“Yang penting adalah bagaimana rakyat di NKRI ini adil mendapat BBM. Dalam UU 22 tahun 2001 pasal 8 manyatakan pemerintah wajib menjamin BBM di seluruh NKRI,” kata Rizal.
Pada tahun 2016, ada Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 36 tahun 2016 tentang percepatan penerapan BBM satu harga. BPH migas pun membuat sub penyalur di daerah yang sulit dijangkau. Selama dua tahun ini baru ada 130 sub penyalur di NKRI, dua di antaranya di Sumsel yakni di Muratara dan Banyuasin.
“Pak Nazaraddin Kiemas memperjuangkan agar sub penyalur ditambah. BPH migas membentuk sub penyalur,” katanya
Rizal menjelaskan, sub penyalur BBM ini bisa dibuat perorangan atau badan usaha. Untuk menjadi sub penyalur, syaratnya lokasi harus berjarak minimal 10 km dari SPBU.
“Biaya yang dikeluarkan menjadi sub penyalur sekitar Rp 60 juta. Dengan perhitungan estimasi 1,5 tahun bisa balik modal. Kita upayakan sub penyalur di Sumsel lebih banyak lagi, ” bebernya.
Kepala Dinas ESDM Sumsel Robert Heri mengatakan, Sumsel ini banyak wilayah perairan dan perbatasan. Kondisi daerah tersebut sangat jauh dari kota dan pusat ekonomi sehingga sering terjadi kelangkaan BBM dan harganya jauh lebih mahal.
“Di perairan harganya bisa empat kali lipat. Dengan adanya program sub penyalur ini masyarakat bisa menikmati BBM satu harga,” ujar dia.
Mengenai sub penyalur, Robert mengatakan, pihaknya mengusulkan penambahan sub penyalur misalnya di Muba, Banyuasin, OKI, dan Ogan Ilir (OI). “Kita usulkan sebanyak-banyaknya sub penyalur agar masyarakat di Sumsel bisa menikmati BMM satu harga,” pungkasnya. #nti
