Palembang, SumselSatu.com
Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan-Bangka Belitung (OJK Sumsel Babel) akan meminta klarifikasi terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Sumsel Babel (BSB).
“OJK berkomitmen untuk melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam RUPS LB Bank Sumsel, agar situasi ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Edukasi Pelindungan Konsumen OJK Sumsel Babel Akmal Muin Padang.
Menurut Akmal, OJK akan membawa isu ini ke pembahasan internal untuk mendalami permasalahan terkait RUPS Bank Sumsel Babel. Meski demikian, OJK menyatakan belum masuk ke substansi perkara karena masih dalam tahap mendengarkan berbagai pendapat dari pihak-pihak terkait.
“Kami akan membawa ini ke pembahasan internal OJK. Kami juga tidak masuk ke subtansi perkara dahulu, karena ingin mendengarkan pendapat para pihak. Kami menghargai kunjungan DPRD Sumsel yang juga menyampaikan aspirasi terkait isu ini,” ujar Akmal.
Sebelumnya, Senin (23/12/2024), Anggota Komisi I DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, mendatangi OJK Sumsel Babel, minta agar RUPS LB yang akan dilaksanakan pada, Senin (30/12/2024), dibatalkan.
Chairul merasa keberatan terkait agenda RUPS LB yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, yang sebelumnya sudah melakukan RUPS LB tiga kali dalam kurun waktu dua bulan.
“Kami keberatan terkait agenda tersebut yang dinilai tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan nasabah,” katanya.
Dia mempertanyakan urgensi atau kepentingan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, yang sudah beberapa kali mengadakan RUPS LB, apalagi RUPS LB keempat akan dilakukan di penghujung tahun 2024.
“Kenapa di akhir tahun harus ada RUPS LB? Padahal, ini bukan agenda tahunan dan seharusnya lebih fokus pada laporan keuangan, bukan rotasi jabatan,” kata dia.
Menurut dia, rencana pergantian Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel dalam RUPS LB menjadi salahsatu isu utama yang memicu keresahan. Dia khawatir langkah ini akan mengganggu stabilitas dan kepercayaan terhadap Bank Sumsel Babel, khususnya di kalangan nasabah dan investor.
“Nasabah merasa ragu untuk menanamkan saham di Bank Sumsel Babel karena ketidakpastian ini. Kami mendesak agar RUPS LB pada 30 Desember dibatalkan demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” tegas politisi dari Partai Demokrat itu.
Chairul menegaskan pergantian direksi dan komisaris seharusnya dilakukan oleh Gubernur Sumsel definitif yang terpilih, bukan oleh penjabat sementara.
“Seharusnya pergantian dilakukan oleh Gubernur Sumsel terpilih,” tegas Chairul.
Dia mengaku telah mencoba berkoordinasi dengan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, namun aspirasi mereka tidak ditanggapi dengan baik.
“Kami sudah beberapa kali mencoba berkomunikasi, tetapi tidak diterima. Ini yang membuat kami khawatir dan merasa perlu menyampaikan keluhan langsung ke OJK Sumsel Babel,” kata dia.
Dia berharap Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dapat mempertimbangkan ulang rencana RUPS LB pada akhir tahun 2024. Ia menilai, langkah tersebut hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu dan dapat memengaruhi citra pemerintahan Pj Gubernur Sumsel.
“Kami meminta RUPS LB ini dibatalkan karena akan menimbulkan kegaduhan di penghujung tahun. Selain itu, ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan rotasi jabatan,” katanya. #ari
