Palembang, SumselSatu.com
Komisi III DPRD Sumsel melakukan rapat bersama Bank Sumsel Babel (BSB), Senin (13/1/2025). Rapat terkait kredit macet di PT Coffindo senilai Rp50 miliar.
Rapat dihadiri Direktur Utama BSB Achmad Syamsudin, Penjabat Sementara (Pjs) Sekretaris Perusahaan Ahmad Azhari, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Riera Echorynalda dan Direktur Keuangan Samiluddin.
Rapat dihadiri Ketua Komisi III Tamtama Tanjung, SH, Wakil Ketua M Nasir, SSi, M Hasan Haikal, H Ahmad Palo, SE, Abdullah Taufik, SE, MM, Melly Poyenda dan Bembi Perdana, ST.
Dalam rapat itu diketahui jika kredit diajukan PT Coffindo pada akhir tahun 2016, dan pada 2019 PT Coffindo dinyatakan pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).
Anggota Komisi III DPRD Sumsel Abdullah Taufik mengatakan, dari salahsatu direksi yang terpilih pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) terkena kredit bermasalah di PT Coffindo akhir tahun 2016.
Menurut BSB, PT Coffindo mengajukan kredit sesuai kaidah perbankan dan disetujui oleh komite, lalu digelontorkan dana sebesar Rp50 miliar.
“Pada era itu salahsatu direksi terpilih saat ini menduduki posisi Manajer Risiko,” ujar Taufik.
Dari hasil rapat menyatakan PT Coffindo pailit tahun 2019 dan sekarang pihak kurator atau pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit bersiap melakukan lelang terhadap aset yang ada.
“Kasus ini sempat dilaporkan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, tapi dihentikan karena belum memenuhi unsur pidana. Dalam rapat itu, manajemen BSB mengatakan orang yang terpilih dalam RUPS adalah orang yang berkompeten di bidangnya,” katanya.
Dalam RUPS itu ada empat direksi yang diganti. Yakni, Riera Echorynalda (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko), Suroso Djailani (Direktur Operasional), Edward Chandra (Komisaris Utama) dan Fery Afriyanto (Komisaris Non Independen).
“Mungkin ada salahsatu orang yang dianggap berhubungan dengan kredit bermasalah pada tahun 2016,” ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Dia mengatakan, pemanggilan manajemen BSB terkait tugas dan fungsi anggota dewan. Namun, pihaknya sudah menyimpulkan jika kasus ini sudah selesai.
“Kami simpulkan sudah clear dan hasil RUPS, manajemen BSB akan bekerja dan membawa hasil yang lebih baik,” katanya.
Meski begitu, DPRD meminta manajemen BSB berkoordinasi dengan kurator untuk mengejar aset PT Coffindo yang agar BSB tidak mengalami kerugian cukup besar.
“Harus dikejar karena untuk bank daerah angka kredit Rp50 miliar itu besar,” katanya.
Sebelumnya, berdasarkan catatan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI), PT Coffindo saat menerima kredit senilai Rp50 miliar dari BSB sudah masuk kolekbilitas 5 atau sudah lebih dari 180 hari belum membayar bunga dan pokok.
PT Coffindo yang beralamat di Medan, Sumatera Utara (Sumut), mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp50 miliar dengan agunan tanah seluas 1 hektar di Medan dan rumah di Jakarta. Manajemen BSB memberikan fasilitas kredit diduga karena kedekatan hubungan Dirut PT Coffindo dengan salahsatu Direksi BSB. #fly
