Pangkalan Balai, SumselSatu.com
Puluhan massa dari lintas suku se-Banyuasin menggelar aksi di kantor DPRD Banyuasin, terkait dugaan korupsi anggaran tiket pesawat dan biaya hotel DPRD Banyuasin, Selasa (23/1/3018).
Darsan, kordinator aksi Komunitas Putra Daerah Lintas Suku (Kopdalinsus) mengatakan, berdasarkan hasil audit BPK tahun 2017, ditemukan kelebihan bayar terhadap anggaran hotel dan tiket pesawat untuk perjalanan dinas anggota DPRD dan pegawai sekretariat dewan.
“Audit BPK menunjukkan adanya tindakan merugikan negara, kami harap temuan ini segera ditindaklanjuti,” tegas Darsan.
Massa juga menyoroti puluhan kendaraan dinas di sekretariat Pemkab Banyuasin yang tidak diketahui dimana surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). “Berdasarkan informasi yang kami dapat, ada puluhan BPKB kendaraan dinas DPRD yang tidak tahu di mana rimbanya,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, Sekretariat DPRD harus bertanggung jawab terkait kebaradaan bukti kepemilikan kendaraan tersebut. “Semoga saja, BPKB itu tidak disimpan di-leasing atau gadai BPKB,” guraunya sembari terkekeh.
Darsan juga meneriakkan Bupati Banyuasin harus tegas dalam hal ini.
“Kita mendukung Bupati Banyuasin untuk menarik fasikutas dewan, mobil dinas dan tunjangan transportasi,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Banyuasin melalui sekretariat dewan Konar Zuber akan mencari kebenaran terkait hal tersebut. “Masalah ini akan kita pelajari dulu benar atau tidaknya,” ucapnya singkat. #fri
Berikut delapan poin tuntutan klarifikasi terkait penggunaan anggaran di DPRD :
- Penyediaan Jasa administrasi keuangan tahun 2016 sebesar Rp.916.550.000
- Penyusunan laporan keuangan bulanan dan akhir tahun 2016 besar Rp.382.918.000
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah tahun 2016 dengan nilai Rp.27.322.894.300 untuk itu saudara Aminuddin sebagai Kabag Sekwan
- Program penataan peraturan perundang undangan tahun 2016 sebesar Rp61.983.800
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tahun 2016 sebesar Rp. 543.300.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2016 besar Rp.102.483.362.00
- Penyediaan jasa administrasi perkantoran biasa teknis tahun 2016 sebesar Rp.1.726.800.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2016 sebesar Rp 405.508.929
