Palembang, SumselSatu.com
DPR RI dalam hal ini Komisi IV yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan telah mengucurkan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Sumsel.
Pasalnya DRP RI berharap suprlus pangan di Sumsel dapat meningkat dari 2,3 juta ton menjadi 3 juta ton.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI dalam pertemuan dengan Kadivre Bulog, Kementrian Pertanian, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, Badan Restorasi Gambut, PT Pusri, PT PIHC, PT SHS, PT berdirikari, PT Pertani dan Dinas Terkait di RM Sri Melayu, Sabtu (28/4/2018) malam.
Edy Prabowo mengatakan, anggaran pertanian untuk Sumsel merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Sebelumnya anggaran pertanian di Sumsel Rp 88 miliar. Tapi sekarang Rp 1,3 triliun.
“Jumlahnya terbesar selama periode kami. Sehingga kami ingin melihat sejauh mana pelaksanaannya di lapangan,” ucapnya.
Edy menuturkan, dengan diberikan anggaran sebesar itu, diharapkan Provinsi Sumsel dapat meningkatkan surplus pangan dari 2,3 juta ton menjadi 3 juta ton. “Kami optimis target itu dapat dicapai,” katanya.
Menurut Edy, target surplus pangan 3 juta ton dapat dicapai karena Sumsel memiliki lahan pertanian. “Ada yang belum sempat kami kunjungi yakni penelitian penanaman padi di daerah rawa di Ogan Ilir. Menurut informasi yang kami dapat, itu sudah berhasil. Karena sudah ada yang panen. Saya pikir kalau dikelola dengan optimal daerah rawa juga bisa menghasilkan,” paparnya.
Di tengah persoalan harga karet yang terus terpuruk, lanjut Edy, pengelolaan daerah rawa untuk pertanian juga bisa menjanjikan. Selain bisa untuk menanam padi, juga dapat dijadikan budidaya ikan.
“Sebagai contoh, Sumsel masih impor ikan gabus, belido dan lele dari Lampung dan Jambi. Dengan kerja keras dan kerjasama antara Pemprov dan Pemkot serta Pemkab optimalisasi daerah rawa bisa dilaksanakan. Seperti di Gandus kalau lahannya ada, masyarakatnya siap dan kepala daerahnya siap. Kita juga siap membantu asal usulannya resmi,” terangnya.
Edy mengungkapkan, DPR RI telah memberikan bantuan intraktor kepada Gapoktan. Karena anggarannya terbatas maka penggunaannya dilakukan secara bergilir.
“Mana yang lebih dulu mendaftar, dia yang akan duluan meminjamnya. Selain itu, kita juga menerapkan sisitem brigade, di mana penguasaan tidak hanya dilakukan oleh ketua saja, sedangkan anggotanya membayar. Tapi seluruh anggota diberikan kesempatan dapat menggunakannya. Supaya tidak ada penguasaan alat menjadi milik pribadi oleh ketua Gapoktan,” pungkasnya. #nti
