Palembang, SumselSatu.com
Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024, sebanyak 17 kepala dinas/badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan dilakukan pergantian. Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi akan mengganti para eselon II itu dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel Chairul S Matdiah. Menurutnya, isu itu dia dapatkan dari salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel.
“Isu berkembang yang saya dapatkan dari salah satu ASN Pemprov Sumsel, beberapa minggu ke depan akan ada pergantian eselon II, III dan IV. Informasinya ada 17 Kepala Dinas/Badan, kemudian ada juga kepala biro yang akan diganti,” ujar Chairul, saat dikonfirmasi, Minggu (29/9/2024).
Dia menyebut isu pergantian jabatan itu bertentangan dengan etika mengingat Pemilukada akan dilaksanakan dalam 2 bulan ke depan. Sehingga, pergantian jabatan dinilainya berbau politis.
“Etikanya ini jelang Pemilukada, jadi kurang etis dilakukan pergantian. Apalagi pergantian itu tidak mendesak untuk dilakukan. Menurut pandangan kami isu yang berkembang itu sudah masuk ranah politik dan diduga bentuk dukungan ke salah satu pasangan calon (paslon),” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.
Dari informasi yang ia dapat, Elen akan menyampaikan surat usulan pergantian jabatan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian dalam waktu dekat.
“Surat usulan pergantian jabatan akan dibawa ke Mendagri. Tapi secara etika kita berharap tidak dulu melakukan pergantian jabatan, sebaiknya pergantian dilakukan setelah Pemilukada digelar,” katanya.
Dia juga mengklaim telah melakukan konfirmasi kepada Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi terkait pergantian jabatan tersebut, namun hingga saat ini belum dapat respons.
“Saya sudah WhatsApp Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, tapi belum ada respons. Apakah ini akan mengganggu kinerja pemerintahan? Jelas iya, isu ini akan memgganggu kinerja pemerintahan karena akan ada pesta demokrasi,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan Pemilukada, dia menyebut seluruh ASN, TNI/Polri, penyelenggara, pengawas dan lainnya harus menjaga netralitas. Tidak ikut dalam politik praktis dan mempertahankan Sumsel sebagai daerah zero conflict.
“Seluruh ASN harus netral. Pj Gubernur Sumsel, Kapolda, Panglima dan lainnya juga harus netral,” ujar Chairul dilansir dari detik.com.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra yang dikonfirmasi terkait isu pergantian dan pelantikan jelang Pemilukada Serentak membantah hal tersebut. #fly
“Belum ada,” ujarnya singkat. #fly
