Palembang, SumselSatu.com
Anggaran pendidikan Kota Palembang hanya 8 persen, dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
“Akhir-akhir ini kita nol pembangunan, anggaran minim, hanya 8% dari PAD Kota Palembang, sementara jika sesuai dengan amanat undang-undang, porsi anggaran khusus pendidikan harus 20%,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang Ahmad Zulinto, Selasa (30/8/2022).
Zulinto mengatakan, berkurangnya porsi anggaran pendidikan sejak 2019. Pihaknya ingin 20% itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bukan gabungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
“Porsi saat ini memang 26% tapi digabung dengan APBN seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya. Dari APBD hanya 8% lebih, banyak dari tansfer pusat,” katanya.
Menurutnya, masa sebelumnya porsi anggaran pendidikan lebih banyak dari daerah.
“Harusnya 20%, tapi kami minta 14% saja untuk anggaran pendidikan agar kami bisa membangun,” katanya.
Dia mengakui tidak adanya pembangunan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya karena minimnya anggaran pendidikan.
Selain lokal/ ruang kelas yang kurang di beberapa sekolah, pembangunan sekolah baru baik sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Selain itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Palembang segera membayar insentif guru honorer Rp1 juta per bulan yang masih menunggak satu bulan.
“Ini memang kebijakan walikota memberi insentif untuk honorer dan kami berterimakasih, namun sebaiknya segera dibayar karena gaji honorer ini tidak besar,” katanya. #Ari
