Palembang, SumselSatu.com
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Antoni Yuzar, SH, MH, angkat bicara terkait pelantikan Wakil Bupati Muara Enim melalui Paripurna DPRD Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023, Ahmad Usmarwi Kaffah.
Antoni mengatakan, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati Muara Enim. Pasalnya, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) sudah ada dan untuk terkait gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak menjadi alasan bagi Gubernur Sumsel tidak melakukan pelantikan tersebut.
“Saya selaku Ketua Komisi I DPRD Sumsel, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempunyai kewajiban dalam hal ini Gubernur Sumsel untuk segera melakukan pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati Muara Enim karena punya dasar hukum yang jelas,” ujar Antoni, Kamis (12/1/2023).
Antoni mengatakan, jangan ditunda-tunda lagi, mengingat tidak ada dasar hukum penundaan pelantikan tersebut.
“Mari bersama sama untuk menjaga kondusifitas politik di Sumsel,” ujarnya.
“Justru diperlambat dan tidak melantik dasar hukumnya apa, mengingat SK dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah ada dan yang terpilih sudah ada, maka tidak ada aturan yang menghalangi pelantikan karena adanya PTUN. Jika mau berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Gubernur Sumsel silahkan saja mungkin pandangannya untuk pelantikan dalam keadaan kondusifitas arena adanya pro dan kontra,” sambungnya.
Antoni mengingatkan jangan terlalu lama berkordinasi dengan Forkompinda, karena tanpa koordinasi pun sah-sah saja untuk melakukan pelantikan.
“Kalau Gubernur Sumsel tidak mau melakukan pelantikan bisa saja yang mengeluarkan SK bisa mengambil alih pelantikan tersebut. Karena secara administrasi PTUN itu tidak menghalangi proses pelantikan. Jadi, saya ingatkan Gubernur Sumsel untuk tidak menunda pelantikan,” ujar Antoni yang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). #Nti
