Palembang, SumselSatu.com
Walikota Palembang Ratu Dewa, menghadiri Rapat Paripurna X Masa Persidangan II DPRD Kota Palembang, Kamis (30/4/2026). Agenda utama rapat ini adalah penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Palembang, Jakabaring, tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah kota sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Dalam sambutannya, Ratu Dewa menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas sinergi yang terjalin selama tahun anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa setiap catatan yang diberikan akan menjadi kompas dalam perbaikan pelayanan publik.
”Seluruh masukan dan rekomendasi dari kawan-kawan di DPRD akan segera kami tindak lanjuti. Ini adalah bahan evaluasi krusial untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Ratu Dewa.
Meski LKPJ diterima, sejumlah komisi memberikan catatan kritis yang perlu menjadi perhatian serius Pemko Palembang.
Juru Bicara Komisi I Jumono menekankan percepatan penetapan batas wilayah, penguatan digitalisasi layanan kependudukan, serta ketegasan dalam penegakan Perda ketertiban umum.
Juru Bicara Komisi II Dani Dasrandi, menyoroti persoalan klasik perpajakan, mulai dari rendahnya kesadaran wajib pajak hingga sistem yang masih manual. Selain itu, penguatan UMKM dan optimalisasi aset daerah dinilai perlu ditingkatkan.
Juru Bicara Komisi III Rubi Indiarta menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan tata ruang dan lemahnya pengawasan pembangunan.
“Banjir hari ini adalah akumulasi persoalan lama. Butuh sinergi, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.
Selain itu, peningkatan penerangan jalan, pengelolaan sampah, serta penambahan armada pemadam kebakaran juga menjadi perhatian serius.
Juru Bicara Komisi IV Syaiful Padli menekankan pentingnya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Penambahan sekolah baru di wilayah padat penduduk serta peningkatan kualitas layanan RSUD Gandus menjadi prioritas, disertai penguatan program kepemudaan dan digitalisasi arsip.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri menegaskan dengan diterimanya LKPJ Tahun 2025, DPRD menegaskan fungsi strategisnya sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komitmen Walikota Palembang untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi pun diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Palembang ke depan,” katanya.
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin ini juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya, seperti laporan masa persidangan, pembahasan Raperda Air Limbah Domestik, Penutupan Masa Persidangan II, Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2026, hingga Perubahan Susunan Fraksi PAN dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). #ari
