DPRD Siap Perjuangkan Aspirasi Guru SMAN 1 Palembang

Palembang, SumselSatu.com

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 1, berjanji akan memperjuangkan aspirasi para guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Palembang.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumsel saat melaksanakan Reses Tahap I/2023 di SMAN 1 Bukit Besar, Palembang, Rabu (8/3/2023) .

Koordinator Reses Tahap 1/2033 DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH, menyampaikan, Anggota DPRD Sumsel sebelumnya pernah melaksanakan reses di SMAN 1 dan mengusulkan bantuan. Pasalnya, SMAN 1 menjadi tempat belajar terfavorit di Kota Palembang.

“Kebetulan anak-anak kita semua bersekolah di sini. Jadi tidak salah, ini adalah curhat antara wali kelas kepada wali murid,” ujar Anita.

Anita mengatakan, banyak putra putri mereka yang sudah bekerja dan mapan setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Palembang. Oleh karena itu, mereka akan mengupayakan permintaan dari pihak sekolah.

“Kita memang masih juga memperjuangkan nasib tenaga dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alhamdulillah, di tahun 2023 tenaga honorer tidak jadi untuk dihapuskan,” kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Sumsel itu.

Anita mengatakan, ada informasi semua tenaga honorer di tahun 2023 harus dihapuskan, dan diganti dengan PPPK, dengan catatan harus mengikuti tes seleksi.

“Kita mendorong agar Bapak/Ibu yang sudah sudah bekerja menjadi tenaga honorer agar tetap bekerja,” katanya.

Anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, ST, MM, mengatakan, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Pendidikan (Diknas) Sumsel tidak memenuhi ketentuan nasional.

“Di situ harusnya anggaran pendidikan 20 persen. Tapi kita belum memenuhi 20 persen,” ujar Syaiful.

Syaiful mengungkapkan, ke depan Program Sekolah Gratis akan berubah menjadi Sekolah Berkeadilan. Karena itu, sekolah unggulan itu ada yang boleh memungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

“Untuk masalah guru honorer itu ada insentifnya. Tahun 2023 ada tunjangan kesejahteraan bagi 7000 guru non Aparatur Sipil Negara (ASN). Syaratnya namanya masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” katanya.

Kepala SMAN 1 Palembang Moses Ahmad, SPd, MM, menyampaikan permohonan dan keluhan karema anggota DPRD Sumsel yang menentukan anggaran. Apalagi, gaji guru yang ada di SMAN 1 paling terendah Rp2,5 juta per bulan.

“Saya kira di Palembang tidak ada sekolah yang mencapai gaji seperti itu. Karena tugas dari kepala sekolah itu ialah mensejahterakan warganya dan itu sudah kita upayakan,” ucapnya.

Dia berharap kunjungan Anggota DPRD Sumsel bukan seladar seremoni, tapi harus menyerap aspirasi dari bawah dan berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. #Nti