Palembang, SumselSatu.com
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan hukuman pidana selama tiga tahun penjara terhadap terdakwa Tukiman.
Surat tuntutan dibacakan tim JPU dalam persidangan di ruang sidang PN Palembang, di Museum Tekstil Sumsel, Palembang Kamis (26/6/2025). Sidang dipimpin Hakim Sangkot Lumban Tobing, SH, MH.
JPU juga menuntut majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut agar mengadili dengan menjatuhkan hukuman pidana denda Rp2,7 miliar (M) terhadap terdakwa.
“Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa akan disita dan apabila tidak mencukupi akan diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan,” ujar JPU.
Sebelumnya, JPU meminta majelis hakim agar memvonis Tukiman terbukti melanggar Pasal 39A (a) Undang-undang (UU) No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 (1) KUHP.
Dalam pasal itu disebutkan, setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali lipat pajak dalam faktur dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur.
Atas tuntutan JPU, tersebut, Penasihat Hukum Tukiman, Yuliana, SH, dan Supendi, SH menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis pada persidangan selanjutnya.
JPU M Syaran Jafizhan, SH, MH mendakwa terdakwa Tukiman selaku Manager Operasional PT Cahanya Utama Berlian (CUB) dalam kurun waktu April 2018 hingga Agustus 2019 membuat faktur fiktif. Akibatnya negara dirugikan hingga mencapai Rp1,3 M.
PT CUB adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha developer perumahan/property dan penjualan/supplier HSD (High Speed Diesel) solar BBM industri. #arf
