Palembang, SumselSatu.com
Pada tahun 2018 ini, ada 331.064 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Selatan (Sumsel). Angka ini meningkat 100 persen dari jumlah KPM tahun lalu yang hanya 169.705 keluarga.
“Ya, jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2017,” kata Kepala Dinas Sosial Sumsel, Rasyiddin Hasan saat ditemui di kantornya, Rabu (30/5).
KPM merupakan keluarga penerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial sebagai salah satu bentuk respon pemerintah kepada masyarakat dengan membantu dan menanggulangi keluarga kurang mampu (miskin).
Rasyiddin menjelaskan, ada tiga komponen yang menjadi penilaian satu keluarga itu bisa menjadi KPM dan mendapatkan bantuan PKH. Pertama, dinilai dari status ekonomi. Kedua, dinilai dari kesehatan atau ibu yang sedang hamil. Ketiga, dinilai dari usia sekolah.
“Itu untuk yang reguler, kalau untuk PKH plus ada komponen lain, yakni penyandang disabilitas berat mereka juga bisa mendapatkan PKH, bahkan nominalnya lebih besar dari PKH reguler. Tapi, komponen utama juga harus ada. Jangan dia penyandang disabilitas tapi keluarga konglomerat,” ujarnya.
Untuk PKH reguler per tahunnya mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 1.890.000 dengan empat kali pencairan. Sedangkan untuk PKH plus mendapatkan bantuan sebesar Rp 2.000.000 per tahun dengan empat kali pencairan pula.
“Penyalurannya dibagi jadi empat, dengan pencairan tiga bulan sekali, jadi satu kali cair itu Rp 500 ribu dan pencairan terakhir sisanya. Selain itu KPM juga menerima bantuan non tunai seperti beras rastra dan bahan pangan lain,” jelas Rasyiddin.
Untuk pendamping PKH, Sumsel memiliki 1.484 pendamping. Dari jumlah itu, Kota Palembang memiliki pendamping paling banyak yakni 242 orang.
“Satu pendamping bisa mengurus paling banyak 250 KPM, tapi biasanya mereka yang mendapatkan ditempatkan di kota saja. Apalagi Palembang paling banyak KPM-nya. Sedangkan kalau untuk daerah perairan dan yang jauh dijangkau, paling hanya sampai 75 KPM saja,” tutupnya. #ard
