Palembang, SumselSatu.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta bantuan kepada Pemprov Sumsel lewat dana hibah sebesar Rp12,8 miliar. Dana tersebut untuk renovasi kantor, pembelian mobil komisoner, dan proses Pemilu 2019.
Permintaan bantuan ini diutarakan pihak KPU Sumsel saat beraudiensi ke Gubernur H Herman Deru di kantor Pemprov Sumsel, Selasa (4/12/2018).
Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan, fungsi utama KPU adalah mensukseskan pemilu. Terkait hal itu, diperlukan koordinasi antara gubernur dan penyelenggara pemilu.
“Yang tidak tercover di APBN, kami meminta dana hibah Rp 12,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk renovasi kantor, mobil untuk transportasi komisioner karena kami tidak didukung transportasi yang layak. Kemudian, dana tersebut digunakan untuk proses tahapan Pemilu 2019 seperti bimtek dan sosialisasi. Karena banyak bimtek yang tidak tercover APBN. Jadi itu sudah kami susun, untuk penghitungan suara, sosialisasi mulai dari PPK, PPS, dan KPPS,” beber Kelly.
Untuk alat peraga kampanye, lanjut Kelly, sudah diserahkan, baik yang untuk pemilihan legislatif (pileg), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan partai politik (parpol). “Bagi yang belum mengajukan desain, kami imbau agar segera diserahkan ke KPU,” ujar Kelly.
Sementara mengenai daftar pemilih tetap (DPT) Sumsel, menurut Kelly,sudah aman. Namun, KPU Sumsel masih memberi waktu 30 hari untuk melakukan pencermatan.
Dikatakan, DPT d enam provinsi belum sinkron, oleh sebab itu seluruh provinsi diberikan waktu untuk mencermati lagi data pemilih, yang bisa ditanbahkan lagi. Tanggal 11 dan 12 Desember 2018 data akan direkap lagi di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di tingkat provinsi rekap akan dilakukan pada 13 Desember 2018. “Untuk DPT Sumsel terakhir berjumlah 5.858.181.073,” kata Kelly.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, KPU Sumsel begitu berperan dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Gubernur juga mengakui, pentingnya hubungan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan KPU. Pasalnya, kalau hubungan ini tidak terjaga, tahapan pendewasaan demokrasi di masyarakat jadi terganggu.
“Untuk menjaga hubungan baik adalah dengan cara tidak bercampur dan mengintervensi. Namun dalam menjalankan ketugasan saya tetap buka diri, selama ada relevansinya dengan kewenangan pemda, kita terima,” tegas Deru.
Meski sangat terbuka untuk menjaga hubungan baik, Herman Deru juga menyakinkan dirinya tidak akan pernah mengintervensi KPU Sumsel. Hanya saja, Gubernur mengharapkan keterbukaan, khususnya mengenai kebutuhan KPU Sumsel.
Herman Deru menambahkan, tahapan pemilu perlu disosialisasikan. Masyarakat perlu diyakinkan untuk mengubah pikiran agar mau berpartisipasi dalam pemilu.
“Soal anggaran APBN dapat sekitar Rp22 miliar itu untuk pengadaan logistik, sebagian besar dan sudah diturunkan ke kabupaten dan kota,” katanya. #nti
