Palembang, SumselSatu.com
Juru parkir (Jukir) di Kota Palembang, mengeluhkan kondisi parkir yang sepi sehingga berdampak kepada pendapatan harian. Mereka minta setoran ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang dikurangi.
“Sekarang sepi yang parkir. Dulu bisa mendapatkan Rp600 ribu per bulan, sekarang tidak sampai lagi. Sekarang paling banyak Rp300 ribu per bulan,” ujar Suhandi, jukir di Jalan Basuki Rahmat.
Aspirasi itu disampaikan Suhandi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel II yang melaksanakan Reses Tahap II/2023 di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Senin (4/9/2023).
Dia mengatakan, pembangunan Fly Over Simpang Sekip berdampak kepada penghasilannya karena sering melakukan penutupan jalan.
“Jadi minta turunkan setoran dari Rp600 ribu per bulan menjadi Rp400 ribu per bulan. Pendapatan saya Rp20 ribu per hari. Bukan tidak mau setor ke Dishub full, tapi kondisi parkir sepi. Silakan cek ke lapangan,” katanya.
Musnar, jukir di kawasan Masjid Agung mengeluhkan sepinya orang parkir karena banyak toko tutup. Ia minta setoran dikurangi dari Rp15 ribu per hari menjadi Rp10 ribu.
Firdaus, Jukir di Jalan Basuki Rahmat, Simpang Polda Sumsel mengatakan, dia menyetor ke Dishub Palembang Rp330 ribu per bulan. Sementara penghasilan per hari Rp20 ribu.
“Di tempat saya jaga ada masalah, ada tiang Panasonik yang mengganggu ke luar masuk mobil. Sudah ngomong ke yang toko, tapi tidak direspon, padahal sudah empat mobil yang penyok, kami jukir yang disalahkan. Mohon agar tiang itu dipindahkan,” kata Firdaus.
Subeni, jukir Ayam Pak Gembus Demang Lebar Daun minta perlindungan hukum karena banyak preman dan ia minta kemudahan dalam penyetoran
Lumbungsaing, Jukir KM 5 mengaku menyetor ke Dishub Rp60 ribu per hari. Dia berharap ada penghargaan kebersihan untuk setiap lahan parkir.
Menanggapi permintaan para jukir, Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 H Chairul S Matdiah, SH, MKes, meminta jukir jujur. Ramai katakan ramai, sepi katakan sepi.
“Jangan ramai tapi dibilang sepi, kalau sepi lampirkan bukti. Setoran jukir bukan untuk Kepala Dishub, tapi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Chairul.
Dia juga mengingatkan Dishub Palembang, untuk tidak melakukan korupsi terhadap dana PAD.
“Jangan ada oknum yang korupsi dana untuk PAD. Saya juga sepakat ada advokasi atau perlindungan hukum bagi jukir yang bertugas di lapangan, dan pembuatan grup WhatsApp. Grup itu menjadi penyambung komunikasi jika ada permasalahan, dan bantuan sumbangan jika ada jukir yang tertimpa musibah,” ujar Chairul yang dari Partai Demokrat.
Anggota DPRD Sumsel H Mgs Syaiful Padli, ST, MM, mengatakan, jumlah setoran jukir tidak sama karena tergantung keramaian lokasi parkir.
“Jadi jumlah setoran bisa berkurang dan itu dapat dimaklumi. Tapi Dishub jangan hanya menerima setoran, tapi tidak memberikan perlindungan hukum kepada para jukir. Jadi harus ada timbal balik dari Dishub,” tegasnya.
Anggota DPRD Sumsel H Kartak, SAS, SE, meminta Dishub untuk menyetujui penurunan setoran karena sepi.
“Itu untuk Pak Musnar yang parkir sepi, yang ramai tetap setoran seperti biasa,” katanya.
Anggota DPRD Sumsel Prima Salam, SH, mengatakan, pendapatan Dishub Kota Palembang sebesar Rp6,9 miliar per tahun dan penyumbang PAD terbesar dari parkir tahun 2022.
“Ada 780 titik parkir di bawah naungan Disshub Kota Palembang. Kami minta Dishub menyiapkan perlindungan hukum untuk para juru parkir,” tegasnya.
Sekretaris Dishub Kota Palembang Agus Supriyanto, ATD, MM, mengatakan, masukan dan keluhan dari para jukir dan anggota dewan menjadi masukan yang baik dan akan direalisasikan.
“Pemko Palembang sudah ada kerja sama dengan kejaksaan dalam bidang hukum. Kami akan menyampaikan masalah perlindungan hukum untuk para juru parkir. Bagi kami juru parkir ini adalah mitra yang harus dipupuk. Setahun sekali kami survei tentang kondisi lahan parkir dan masalah setoran,” katanya.
Reses yang berlangsung pada 2-9 September 2023 juga dilakukan Anggota DPRD Sumsel Dapil 1 lainnya. Yakni, Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH (Partai Golkar) selaku koordinator reses dan Ir H Yudha Rinaldi (PDI Perjuangan). #fly
