Palembang, Sumselsatu.com – Keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dinilai adalah keputusan yang tepat.
Seperti diketahui, keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017). Usai pertemuan, Ma’ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.
Sebelumnya, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari ormas PBNU.
Keputusan ini disambut baik orangtua murid di Palembang. Surya, salah satu wali murid mengatakan, pembatalan full day school merupakan keputusan yang tepat karena banyak faktor perlu ditinjau untuk menerapkan suatu aturan pada sekolah. Kata dia, sekolah sehari penuh jika dipaksakan dapat memberikan dampak negatif.
“Sekolah sehari penuh apabila diterapkan akan menimbulkan peluang terjadinya kekerasan, perpeloncoan, dan eksploitasi siswa oleh guru, karena guru dan siswa berada dalam suasana lelah seharian di lingkungan sekolah,” jelasnya, Selasa (20/6/2017).
Selain itu siswa juga bisa mengalami stres dikarenakan tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana belajar yang bisa menyenangkan siswa.
“Sekolah di Indonesia masih banyak yang sempit dan tidak memiliki fasilitas taman belajar yang memadai,” tambahnya.
Sementara Ira Handayani, seorang wali murid juga mengatakan, jika full day school diterapkan maka waktu anak bersama keluarga menjadi berkurang.
“Selain itu, anak akan kelelahan dan tidak bisa melakukan kegiatan lain seperti les atau mengaji di masjid. Selain itu, bagi sekolah yang letaknya jauh akan menimbulkan bahaya keamanan bagi sang anak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) Sumsel Ahmad Zainuri menilai bahwa kebijakan Presiden RI Joko Widodo mengenai pembatakan full day school merupakan kebijakan yang benar.
Pasalnya, dalam konteks Nahdhatul Ulama (NU) masyarakat banyak menyelenggarakan kegiatan Diniyah, TPQ dan lain sebagainya. Menurutnya, Pergunu sudah lama menolak pemberlakuan FDS jika pelaksanaannya merugikan agama, siswa, orangtua dan lembaga pendidikan lain.
“Memang sejak awal kami menolak kebijakan ini karena harus dikaji ulang dampaknya,” tegas Ahmad Zainuri. (Mir)
