Musi Rawas, SumselSatu.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) berjanji akan memberikan tindakan tegas kepada warga yang tidak memiliki izin usaha penangkaran burung walet.
Mei Juanda, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mura menyampaikan, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi penangkaran sarang burung walet.
Saat sidak, kata Juanda, pihaknya telah memberitahukan kepada pemilik penangkaran burung walet untuk mengajukan permohonan izin usaha kepada mereka. Namun, masih ada pelaku usaha yang enggan mengurus perizinan. Dia mencontohkan penangkaran burung walet di Kecamatan Jayaloka.
“Para pelaku usaha tersebut telah dilayangkan surat teguran, berupa peringatan pertama. Jika masih tidak diindahkan, maka dilayangkan kembali surat teguran kedua,” ujar Juanda yang berbicara mewakili Kepala DPMPTSP Mura Yudi Fachriansyah Ishak, saat ditemui SumselSatu di ruang kerjanya, Kamis (22/2/2018).
Jika surat teguran kedua tidak diindahkan, maka, setelah 10 hari surat teguran ditandatangani, tim DPMPTSP akan melakukan penyegelan atau pembongkaran tempat penangkaran burung walet. Hal itu sesuai perintah Peraturan Daerah (Perda) Mura No 5/2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Dilihat dari total keseluruhan, di beberapa titik, pemilik usaha yang tidak mengurus perizinan mencapai ratusan tempat usaha. Tetapi ada juga yang telah melakukan pengurusan izin,” tambah Juanda.
Di beberapa kecamatan, pelaku usaha sudah beritikad baik melegalkan usahanya. Seperti di Kecamatan Muara Lakitan, Sumber Harta, dan Megang Sakti. Pelaku usaha mengurus SIUP, SITU, dan TDP.
“Untuk wilayah yang belum disidak oleh tim terpadu ada delapan kecamatan. Kecamatan Muara Beliti, Tiang Pungut Kepumpung, Tugumulyo, Terawas, Selangit, Sukakarya, BTS Ulu, dan Muara Kelingi,” kata Juanda. #gky
