Palembang, SumselSatu.com
Kemelut yang membelit petani karet di Sumatera Selatan terus berlanjut dengan masih terpuruknya harga karet. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel diminta segera mengambil langkah-langkah positif guna mengatasi masalah ini.
Demikian disampaikan Tri Aljadin, SPd, jurubicara Fraksi Demokrat DPRD Sumsel saat menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017, pada rapat paripurna XLVI DPRD Sumsel, Senin (16/7).
“Harga karet masih rendah, ini berdampak pada perekonomian petani dan masyarakat menjadi terpuruk. Tentunya hal ini berdampak pada penerimaan pajak,” kata Tri.
Untuk itu, Fraksi Demokrat menyarankan kepada Pemprov Sumsel segera mengambil langkah-langkah positif agar harga karet bisa terdongkrak. Misalnya mencari investor untuk membangun industri hilirisasi. Langkah ini, selain memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah, juga dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan membuka kesempatan kerja lebih luas.
Saran dan permintaan ini diutarakan Fraksi Demokrat terkait dengan pandangan fraksi ini yang memprediksi adanya kesulitan besar yang dialami setiap daerah untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD), pajak, dan lain-lain pada masa mendatang. Kesulitan ini pada akhirnya akan berdampak pada pemangkasan dan penghematan anggaran.
Selain menyarankan langkah untuk masalah harga karet, Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa saran lain yakni terkait kelembagaan pusat keuntungan (profit centre) yang bertugas mencari PAD namun sifatnya bukan mencari laba sebesar-besarnya dan tidak pula harus mengalami kerugian.
Lalu mengenai kelembagaan pusat penerimaan (revenue centre) yang bertugas menggali, mencari, dan mengumpulkan penerimaan daerah dari dinas/instansi lain, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya kelembagaan pusat biaya (expense centre) bertugas meningkatkan pelayanan masyarakat dan menggali potensi daerah, bukan dituntut untuk memberikan kontribusi PAD yang sebesar-besarnya.
Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri dihadiri Gubernur Sumsel H Alex Noerdin serta segenap anggota DPRD Sumsel.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan, dalam pandangan fraksi yang disampaikan jurubicaranya Hj Sumiati Kamal, BSc, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh instansi di jajaran Pemprov Sumsel.
“Karena tanpa peran yang luar biasa dari bapak ibu yang berada di setiap instansi, maka tentunya pelaporan terhadap realisasi anggaran tidak dapat disusun dengan baik,” kata Sumiati.
Sedangkan Fraksi PKB melalui juru bicaranya Erawan Abizar meminta penjelasan detil mengapa pendapatan tidak mencapai target. Di mana target PAD Rp3,165 triliun yang terealisasi Rp 3,032 triliun, pendapat transfer, yang terealisasi hanya Rp 4,661 triliun dari target Rp 5,730 triliun. “Mohon penjelasan lebih mendetail terkait pendapatan yang tidak mencapai target. Mohon tanggapan,” kata Erawan.
Pada paripurna ini, sembilan fraksi di DPRD Sumsel menyampaikan pandangan masing-masing. Yakni, selain Fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, dan PKB, juga Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKS.
Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan rapat paripurna akan dilanjutkan, Selasa (17/7) dengan agenda jawaban Gubernur Sumsel. #nti
