Palembang, SumselSatu.com
Petani-petani di Sumatera Selatan (Sumsel) bisa mendapat asuransi pertanian guna membantu dalam menghadapi risiko yang harus dihadapi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memberi fasilitasi petani untuk memperoleh asuransi tersebut.
Demikian dikatakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin saat memberi jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, pada rapat paripurna XLVIII, Senin (3/9/2018). Rapat dipimpin Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri.
“Terkait dengan pertanyaan struktur pembangunan perekonomian mulai dari proteksi kredit hingga kebijakan lain bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk proteksi terhadap petani dalam melakukan usaha tani padi di Provinsi Sumsel dilakukan dengan memfasilitasi petani mendapatkan asuransi pertanian guna menjamin risiko yang akan dialami oleh petani dalam berusaha tani padi,” jelas Alex menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan.
Masih menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alex menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan BUMD agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumsel.
Antara lain dengan melakukan tahapan pembinaan BUMD meliputi organisasi, manajemen, dan keuangan, kepengurusan, pendayagunaan aset, pengembangan bisnis, tahapan pengawasan BUMD, tahapan evaluasi kinerja, analisa keuangan, dan pasar yang dilakukan secara berkala. Pemprov Sumsel juga melakukan perbaikan menyangkut aspek fortofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan sampai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menanggapi saran dan masukan dari Fraksi Partai Demokrat terkait keluhan para wali murid di Provinsi Sumsel karena maraknya pungutan yang diterapkan sekolah-sekolah, khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Alex menjelaskan, Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan telah melakukan langkah-langkah dengan melakukan investigasi mendalam atas laporan masyarakat.
“Selain itu telah memenuhi undangan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel terkait laporan masyarakat tentang adanya pungutan di sekolah-sekolah tertentu. Terkait saran agar Peraturan Daerah Sekolah Gratis sebaiknya direvisi menjadi Sekolah Gratis Kondisi Tertentu, kami sependapat,” ujar Alex.
Mengenai pandangan dan saran dari Fraksi Partai Gerindra terhadap insiden mogoknya light rail transit (LRT), Alex Noerdin menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pengelola LRT. Dalam rangka mengantisipasi gangguan telah dibentuk posko bersama Asian Games selama 11 Agustus sampai 9 September 2018. Sehingga tidak terjadi lagi permasalahan operasional LRT dan pasca Asian Games diharapkan LRT dapat bermanfaat mengurangi dampak beban lalulintas jalan dan lainnya.
“Soal pembinaan atlet saat ini telah dilakukan program pembinaan jangka panjang (long term athlete development), dan saat ini bermunculan 65 persen atlet muda Sumsel,” ujar Alex.
Jawaban-jawaban Gubernur Sumsel ini dapat disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Sumsel. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan Raperda Perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2018 ini oleh komisi-komisi dengan mitra terkait. #nti
