Palembang, SumselSatu.com
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir H Joko Widodo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Jalan Gubernur H Bastari, Palembang, Rabu (16/8/2024).
Rapat Paripurna Istimewa ini memiliki dua agenda. Pertama adalah mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan (MPR) RI dan Sidang Bersama DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2024. Sedangkan agenda kedua adalah mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 beserta Nota Keuangannya.
Rapat Paripurna Istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, SH, MH, dan dihadiri Penjabat (Pj) Walikota Palembang Dr Ucok Abdulrauf Damenta, SSos, MagrerPulp, CGCAE.
Selain itu juga hadir Sekretaris DPRD Kota Palembang H Ikhsan Tosni, SE, MSi, Anggota DPRD Palembang, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palembang dan para undangan penting lainnya.
Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi kali ini dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR RI berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta. Sidang dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ibu Negara Hj Iriana, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan istri. Para mantan Wakil Presiden RI diantaranya Jenderal TNI (Purn) H Try Sutrisno, Dr Drs H Muhammad Jusuf Kalla. Para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), pimpinan partai politik (Parpol) serta tamu undangan kenegaraan penting lainnya.
Dalam awal pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan kepadanya selama 10 tahun menjadi Presiden.
Presiden RI Jokowi yang mengenakan atribut baju adat Demang Betawi dalam pidatonya kenegaraan menggarisbawahi capaian pembangunan yang telah dicapai selama 10 tahun terakhir serta visi ke depan untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan merata. Jokowi mengatakan, di masa pemerintahannya telah berupaya melakukan pemerataan pembangunan di segala bidang di penjuru Indonesia.
“Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2700 kilometer jalan tol baru, 6000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” ujar Jokowi.
Dia menilai, pembangunan yang telah berjalan tersebut berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan semua itu dapat meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.
“Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” katanya.
Lebih jauh Jokowi menyebut, ketika seluruh negara mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia tidak ingin kehilangan momentum karena menurutnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor energi hijau. Mulai dari 3600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.
“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” ucapnya.
Begitu juga dengan sektor teknologi dan digitalisasi, ia ingin masyarakat Indonesia mensyukurinya di mana untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki INA Digital yang merupakan digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat.
“Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024, demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini,” katanya.
Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBD dan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) untuk produk-produk dalam negeri.
“Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat,” katanya.
Presiden juga menyoroti bagaimana pembangunan yang merata dan berkeadilan telah memperkuat persatuan bangsa.
“Ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang makin memanas,” katanya.
Di tengah tantangan global, ekonomi Indonesia terus bertumbuh dengan stabil di atas 5 persen. Bahkan, beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Maluku Utara mencatat prestasi luar biasa dengan pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen.
Presiden Jokowi juga mencatat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi yang tetap berada di kisaran 2-3 persen, di saat banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi yang luar biasa. Selain itu, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024, dan angka stunting turun signifikan dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.
Berbagai program perlindungan sosial juga telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Pra Kerja telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Rp361 triliun anggaran KIS telah membiayai layanan kesehatan untuk lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun.
Selain itu, Rp113 triliun anggaran KIP telah mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Selain itu, Rp225 triliun anggaran PKH selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pembangunan yang telah dilakukan selama ini adalah pembangunan yang inklusif, menyentuh semua lapisan masyarakat, dan membuka peluang bagi pertumbuhan bersama.
“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” kata Presiden Jokowi.
Prestasi lainnya yang diungkapkan Jokowi adalah pemerintahannya mampu mengambil alih aset yang selama puluhan tahun dikelola dan diambil manfaatnya oleh pihak asing serperti Freeport, Blok Rokan dan Newmont.
Jokowi menutup pidato kenegaraannya dengan menyampaikan permohonan maaf atas setiap hati, harapan dan keinginan yang tidak bisa diwujudkan oleh pemerintahannya.
Di akhir pidatonya Jokowi lalu berbicara mengenai transisi kepemimpinan Indonesia. Dia menyebut pada 20 Oktober mendatang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia akan beralih ke Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih periode 2024-2029.
“Kepada Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, tahun depan, Insya Allah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan,” katanya.
Siangnya, acara Rapat Paripurna Istimewa dilanjutkan pada agenda kedua, yakni mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap yakni dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%.
Presiden Jokowi menekankan perlunya melanjutkan reformasi struktural, terjaganya kebijakan fiskal yang sehat, dan desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan yang dirancang fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan,” jelas Presiden dalam pidatonya.
Selanjutnya, Presiden menyampaikan strategi kebijakan jangka pendek yang difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan dan pemerataan antardaerah. Adapun strategi tersebut dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan ekosistem pendidikan, penguatan lumbung pangan, dan peningkatan permodalan bagi UMKM.
Infrastruktur, Banjir dan Kemacetan
Usai mendengarkan Pidato Kenegaraan dari Presiden RI, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin mengatakan, dengan melihat apa yang sudah ada selama ini masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti diperbaiki ke depan bagi pemimpin selanjutnya. Zainal berharap untuk Kota Palembang menjadi yang lebih baik lagi.
“Melihat apa yang mesti dibenahi PR-nya sudah ada, bahkan teman-teman wartawan juga sudah tahu titik permasalahannya. Yakni, infrastruktur, banjir, kemacetan dan lain sebagainya,” katanya.
“Kami juga telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan bagi walikota selanjutnya. Tentu dengan adanya RPJPD inilah yang akan menjadi visi dan misi walikota selanjutnya,” katanya.
Pj Walikota Palembang Abdulrauf Damenta menambahkan, dari Pidato Kenegaraan Presiden RI ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, Presiden mengatakan pemindahan IKN, kedua realisasi anggaran tepat guna, ketiga Pancasila harga mati, keempat pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dan Inovasi dan kelima metigasi bencana yang harus difungsikan.
Artinya ini semua tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) dan harus konsisten dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang continue dan berkelanjutan.
“Dengan ini nanti kita turunkan kalau SDM unggul, inovasi, berarti tentu akan kita dorong juga untuk Kota Palembang,” ujar Damenta.
Damenta memaknai momentum Hari Kemerdekaan sebagai semangat untuk membangun Kota Palembang.
“Tadi pak Presiden juga menjelaskan soal semangat gotong royong tetap dilaksanakan. Tentu dengan semangat gotong royong yang selama ini dilaksanakan agar tetap berjalan. Dengan semangat gotong royong inilah langkah kita dalam mempermudah seluruh perkerjaan dalam membangun dan mensukseskan Kota Palembang,” katanya. (ADV)
