Palembang, SumselSatu.com
Polri melakukan audit terhadap sejumlah perusahaan penyedia jasa satuan pengamanan (Satpam) di Kota Palembang.
“Hari ini kami melaksanakan yang ketiga kalinya, hari yang ketiga,” ujar Kombespol Elia WM, SH, MM, Ketua Tim Pengawas Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Korbinmas Baharkam Mabes Polri, Kamis (20/12/2018).
Hari ini Koorps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri meninjau kantor PT Persada, PT Yuza Eka Perkasa, dan PT Kopsri.
Elia menerangkan, audit yang mereka lakukan adalah perintah Kapolri kepada Kakorbinmas, terkait Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8/2007 tentang Sekuriti. Perkap itu terkait dengan BUJP dan Sistem Manajemen Pengamanan.
Disinggung tentang hasil audit yang telah dilakukan hari sebelumnya, Elia mengatakan, cukup baik. Mulai dari administratif, seperti kartu satpam hingga kemampuan yang harus dimiliki satpam.
Dia menyampaikan, satpam harus mengikuti pendidikan Gada Pratama, yakni pendidikan tingkat dasar bagi satpam. Tanpa itu, sesorang tidak boleh menggunakan atribut satpam dengan simbol-simbol kepolisian, serta menjalankan jasa pengamanan seorang satpam.
“Kalau yang belum mengikuti Gada Pratama, kami selaku pembina fungsinya harus melakukan tindakan tegas, tetapi terukur, tentunya tindakan tegas yang kami lakukan adalah approach education, masih soft,” kata Elia.
Ditambahkan Elia, setelah Gada Pratama, ada tingkatan Gada Madya dan Gada Utama.
“Kalau kami temukan anggota satpam yang sama sekali tidak pernah sekolah terus menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang negara, khususnya Polda Sumsel ini, ya saya dari tim Mabes Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas, bukan keras,” kata Elia.
Ketua Asosiasi BUJP Indonesia (Abujapi) Sumsel Novembriono ikut mendampingi Elia. Novembriono yang akrab disapa Boy itu mengatakan, pihaknya menyambut baik apa yang dilakukan Korbinmas Baharkam Polri.
“Selaku ketua asosisasi (Abujapi-red) saya sangat mendukung program Kapolri dalamn upaya pemuliaan satpam,” kata Boy.
Dia berharap, tugas pengawasan Polri terhadap BUJP dapat dipertanggungjawabkan dan berpegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, kata Boy, hal terpenting agar satpam mulia adalah BUJP yang memiliki kompetensi dan kapabelitas. Yakni perusahaan yang memiliki legalitas, modal kuat, dan manajemen yang baik.
Disoal apakah sejauh ini BUJP yang tergabung dalam Abujapi Sumsel kompetensi dan kapabelitas tersebut, Boy mengatakan, anggota Abujapi Sumsel perusahaan baik.
“Tidak semua BUJP menjadi anggota Abujapi,” tambahnya.
Boy berharap, Abujapi juga memiliki peran pengawasan melekat terhadap BUJP. Jadi bukan saja Polri yang berhak melakukan pengawasan. Tetapi, Abujapi juga dapat melakukan hal serupa. #tri
