Palembang, SumselSatu.com
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (26/8/24). Massa menuntut Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sandi Fahlevi segera membuka akses jalur Sungai Lalan yang lumpuh akibat robohnya Jembatan P6.
Koordinator Aksi Alan Jaya Saputra dalam orasinya mengatakan bahwa robohnya Jembatan P6 pada, Jumat (26/7/2024) lalu, telah memutus akses transportasi vital di Sungai Lalan dan melumpuhkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada jalur ini.
“Jembatan yang roboh telah memutus akses darat dan sungai, mengakibatkan terganggunya distribusi hasil pertanian, perikanan, dan barang-barang dagangan. Ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis,” ujar Alan.
Kerugian yang dialami bukan hanya pada masyarakat lokal, tetapi juga pada perusahaan yang operasionalnya bergantung pada jalur sungai.
Sementara Calvin Irawan, salahsatu orator aksi menyoroti bahwa sekitar 30 kapal tongkang yang biasa beroperasi setiap hari kini terpaksa berhenti total.
“Ini bukan hanya soal arus barang dan logistik yang tersendat, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi para pekerja yang bergantung pada sektor ini,” ujar Calvin.
Koordinator Lapangan M Wibi Aldrin Nori dengan lantang menuduh pihak pemerintah terkesan kuat dan ada dugaan menghambat pemulihan jalur Sungai Lalan.
“Kami mendapat informasi bahwa sudah ada pekerja beserta peralatan untuk angkat, angkut dan membersihkan reruntuhan bersama puing-puing jembatan yang roboh. Namun ada informasi dugaan Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba menunjukkan kesan kuat penundaan yang disengaja. Bahkan ada indikasi larangan untuk bekerja memulihkan jalur Sungai Lalan sebelum pihak pengguna Sungai Lalan bertanggung jawab untuk memperbaiki,” katanya.
Dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba bergerak aktif untuk melakukan perbaikan dan pemulihan alur Sungai Lalan yang jadi urat nadi perekonomian karena pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran pembangunan.
Wibi mengultimatum jika tuntutan tidak segera ditanggapi, massa akan kembali dengan jumlah yang lebih besar.
“Kami akan terus menggelar unjukrasa sampai akses Sungai Lalan dibuka kembali. Penundaan ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan warga yang bergantung pada sungai ini,” katanya.
Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk turun tangan mengatasi dugaan hambatan pemerintah daerah yang memperlambat normalisasi Sungai Lalan. Mereka mendesak agar jalur sungai segera dibersihkan dan dibuka kembali tanpa ada penundaan lebih lanjut.
“Jika terus dibiarkan, kebijakan ini tidak hanya mengancam ekonomi masyarakat, tetapi juga iklim investasi di Sumsel. Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat dimiskinkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” katanya.
Sementara itu, para pengunjukrasa diterima Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Sumsel Ir Ridwan, MM), yang menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan rapat inti terkait robohnya Jembatan P 6 Lalan
“Kami mendesak secepatnya jembatan dibuka karena jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya. #nti
