Palembang, SumselSatu.com
Pelayanan lembaga/instansi negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik di Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai masih jelek. Masyarakat masih sulit dilayani dengan ramah, bersahabat, hangat oleh aparatur negara, dan mendapatkan pelayanan cepat, tepat, dan terbuka.
Sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan lembaga/instansi pemerintah kepada rakyat, Ombudsman Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaran pelayanan publik, mengadakan Pekan Layanan Publik Tahun 2018 di Kambang Iwak, Palembang, Minggu (18/8/2018).
Dalam kegiatan Pekan Pelayanan Publik itu, Ombudsman mengundang pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal hingga unsur penegak hukum untuk secara bersama-sama menandatangani atau meneken komitmen meningkatkan pelayanan publik di Sumsel.
“Penandatanganan Komitmen Bersama tersebut ditandatangani oleh pihak Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Polda Sumsel, Kajati Sumsel, Pengadilan Tinggi Palembang, Kemenkumham Sumsel, Kemenag Sumsel, BPJS Kesehatan, PT KAI, PT PLN Wilayah Sumbagsel yang diketahui oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M Adrian Agustiansyah.
Kata Adrian, Ombudsman sebagai garda terdepan dalam pengawasan penyelenggara layanan, disamping akan bekerjasama dengan pengawasan atau pengelola pengaduan internal di masing instansi juga berharap ke depan masyarakat Sumsel harus lebih aktif melakukan pengawasan dan menjadi mitra Ombudsman.
“Agar pelayanan publik yang sama-sama kita harapkan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama,” kata Adrian.
Sebelum Adrian menyampaikan, melalui Pekan Pelayanan Publik mereka berharap nanti masyarakat mendapatkan pelayanan secara bersahabat dengan sambutan yang hangat dari petugas, pelayanan yang transparan serta dapat dilakukan dengan cepat.
Pada acara itu juga digelar lomba menggambar sekaligus mewarnai bertema ‘Pelayanan Publik’ untuk tingkat SD se-Kota Palembang, dan Stand Up Comedy.
“Kami apresiasi bagi instansi penyelenggara yang telah bersedia membukan stannya dalam Pekan Pelayanan Publik Tahun 2018 yang kami selenggarakan, Ombudsman merasa kegiatan yang bernilai positif ini agar nantinya dapat rutin diselenggarakan, baik oleh kami ataupun instansi yang berkepentingan,” kata Adrian.
Fatur (42) warga Jalan Veteran, Palembang, yang tengah berada di Kambang Iwak, saat dimintai komentar mengapresiasi Pekan Layanan Publik dan penandatangan komitmen bersama sejumlah instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Penandatangan komitmen itu bagus sekali. Mudah-mudahan bukan seremoni belaka. Sudah menjadi rahasia umum kalau pelayanan di Sumsel, khususnya di Palembang ini masih jelek. Dimana anda disapa maaf Pak apa yang bisa kami bantu, kalau datang ke kantor pelayanan publik?,” ujar Fatur.
Kata Fatur, masih sangat sulit mendapatkan pelayanan dengan ramah, bersahabat, hangat oleh aparatur negara, dan mendapatkan pelayanan cepat, tepat, dan terbuka.
“Banyak cerita masyarakat kalau berurusan di kantor pemerintah di-ping-pong kayak bola. Kalau kita bertanya dijawab di sana, saat nanya di tempat yang ditunjuk dijawab lagi di sana. Bolak-balik cak ping-pong,” kata karyawan swasta itu.
Hal senada juga utarakan Desti (35). Perempuan itu pesimis pelayanan terhadap publik dapat membaik jika seleksi aparaturnya saja tidak benar.
“Susah kita mau mendapatkan pelayanan yang baik kalau menjadi petugasnya saja sudah tidak benar. Jadi PNS nepotisme, nyogok, dapat maling,” ujar warga Jalan Rambutan, Palembang itu.
Kata Desti, pelayanan itu dapat membaik jika seleksi aparat atau petugasnya juga baik dan benar, serta ada sanksi yang tegas. “Misal kalau terbukti tidak melayani masyarakat dihukum sesuai tingkat kesalahan. Kalau tidak ada sanksi tegas saya pesimis ada perbaikan pelayanan, apalagi masyarakat takut untuk melapor,” kata karyawati bank swasta itu. #nti/arf
