Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah mewacanakan penghapusan honorer akan digantikan dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, nasib 2000 honorer di Kota Palembang, masih belum jelas.
“Total honorer kita ada 4000 lebih, yang sudah PPPK guru dan tenaga kesehatan (Nakes) ada 2581 orang. Jadi baru sekitar setengahnya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Riza Fahlevi, Kamis (20/7/2023).
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang telah mengusulkan 1300 PPPK guru untuk 2023 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Masih menunggu, belum ada kelanjutan kapan perekrutan dan lainnya. Kita juga mewacanakan pengusulan 400 PPPK Nakes tapi belum perkembangan juga,” katanya.
Sejauh ini gaji pokok PPPK dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Pemko Palembang menyebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mampu menanggung para honorer dan berharap tak ada penghapusan.
“Honorer dibutuhkan, kami berharap tidak ada penghapusan, keuangan kita juga mampu kok menanggung honorer,” katanya.
Kata dia, kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer.
Bahkan sekarang muncul soal kebijakan PPPK Part Time, namun belum ada kejelasan dari Kemenpan RB.
PPPK Part Time adalah pengganti honorer yang akan bekerja berdasarkan waktu yang telah disepakati. Pembahasan mengenai PPPK Part Time merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan tenaga honorer. Makanya sejak dua tahun terakhir diadakan tes PPPK bagi honorer. #Ari
