Palembang, SumselSatu.com
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir H Joko Widodo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI yang ditayangkan melalui layar lebar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Rabu (16/8/2024).
Paripurna Istimewa tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumsel Dr Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, SH, MSE, Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal (Mayjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) M Naudi Nurdika, Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) A Rachmad Wibowo, SIK, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Dr Yulianto, SH, MH.
Selain itu juga hadir Wakil Ketua DPRD Sumsel H M Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Hj Kartika Sandra Desi, SH, MM, Anggota DPRD Sumsel, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan para undangan penting lainnya.
Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi kali ini dilakukan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta.
Sidang dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ibu Negara Hj Iriana, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan istri. Para mantan Wakil Presiden RI diantaranya Jenderal TNI (Purn) H Try Sutrisno, Dr Drs H Muhammad Jusuf Kalla. Para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), pimpinan partai politik (Parpol) serta tamu undangan kenegaraan penting lainnya.
Presiden RI Jokowi yang mengenakan atribut baju adat Demang Betawi dalam pidatonya kenegaraan menggarisbawahi capaian pembangunan yang telah dicapai selama 10 tahun terakhir serta visi ke depan untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan merata. Jokowi mengatakan, di masa pemerintahannya telah berupaya melakukan pemerataan pembangunan di segala bidang di penjuru Indonesia.
“Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2700 kilometer jalan tol baru, 6000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” ujar Jokowi.
Dia menilai, pembangunan yang telah berjalan tersebut berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan semua itu dapat meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.
“Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” katanya.
Lebih jauh Jokowi menyebut, ketika seluruh negara mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia tidak ingin kehilangan momentum karena menurutnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor energi hijau. Mulai dari 3600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.
“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” ucapnya.
Begitu juga dengan sektor teknologi dan digitalisasi, ia ingin masyarakat Indonesia mensyukurinya di mana untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki INA Digital yang merupakan digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat.
“Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024, demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini,” katanya.
Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) untuk produk-produk dalam negeri.
“Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat,” katanya.
Presiden juga menyoroti bagaimana pembangunan yang merata dan berkeadilan telah memperkuat persatuan bangsa.
“Ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang makin memanas,” katanya.
Di tengah tantangan global, ekonomi Indonesia terus bertumbuh dengan stabil di atas 5 persen. Bahkan, beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Maluku Utara mencatat prestasi luar biasa dengan pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen.
Presiden Jokowi juga mencatat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi yang tetap berada di kisaran 2-3 persen, di saat banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi yang luar biasa. Selain itu, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024, dan angka stunting turun signifikan dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.
Berbagai program perlindungan sosial juga telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Pra Kerja telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Rp361 triliun anggaran KIS telah membiayai layanan kesehatan untuk lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun.
Selain itu, Rp113 triliun anggaran KIP telah mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Selain itu, Rp225 triliun anggaran PKH selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pembangunan yang telah dilakukan selama ini adalah pembangunan yang inklusif, menyentuh semua lapisan masyarakat, dan membuka peluang bagi pertumbuhan bersama.
“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” kata Presiden Jokowi.
Prestasi lainnya yang diungkapkan Jokowi adalah pemerintahannya mampu mengambil alih aset yang selama puluhan tahun dikelola dan diambil manfaatnya oleh pihak asing serperti Freeport, Blok Rokan dan Newmont.
Jokowi menutup pidato kenegaraannya dengan menyampaikan permohonan maaf atas setiap hati, harapan dan keinginan yang tidak bisa diwujudkan oleh pemerintahannya.
Di akhir pidatonya Jokowi lalu berbicara mengenai transisi kepemimpinan Indonesia. Dia menyebut pada 20 Oktober mendatang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia akan beralih ke Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih periode 2024-2029.
“Kepada Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, tahun depan, Insya Allah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan,” katanya.
Siangnya, acara Rapat Paripurna Istimewa dilanjutkan pada agenda kedua, yakni mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap yakni dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%.
Presiden Jokowi menekankan perlunya melanjutkan reformasi struktural, terjaganya kebijakan fiskal yang sehat, dan desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan yang dirancang fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan,” jelas Presiden dalam pidatonya.
Selanjutnya, Presiden menyampaikan strategi kebijakan jangka pendek yang difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan dan pemerataan antardaerah. Adapun strategi tersebut dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan ekosistem pendidikan, penguatan lumbung pangan, dan peningkatan permodalan bagi UMKM.
Pembangunan yang Dirintis Jangan Berhenti
Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati mengatakan bahwa semangat perempuan untuk mengisi kemerdekaan tidak boleh surut.
“Itu kata Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani, dan apa yang disampaikan oleh bapak Presiden bahwa memang pembangunan terus berjalan dan yang diutamakan oleh era digitalisasi untuk kita semuanya bisa karena pembangunan tidak boleh berhenti dan kita juga bersyukur bahwa Ibukota Negara (IKN) bisa dipakai untuk merayakan 17 Agustus,” ujar Anita.
Anita berharap apa yang belum selesai dilakukan Presiden Jokowi akan diserahkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“17 Agustus ini menjadi momen terakhir bagi bapak Presiden Joko Widodo. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau berharap bahwa pembangunan yang sudah dirintisnya jangan berhenti sampai di sini,” katanya.
Anita menambahkan, setiap tanggal 17 Agustus masyarakat Indonesia juga selalu merayakan dan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap kuat rasa nasionalisme.
“Untuk mencapai nasionalisme ini para pendiri bangsa sudah berkorban nyawa sehingga kita sebagai generasi penerus harus memberikan kontribusi positif untuk pembangunan di semua hal termasuk di Sumatera Selatan. Bagaimana membangun bangsa, membangun peradaban untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Sumsel itu.
Anita mengatakan, Pidato Kemerdekaan Presiden RI menggambarkan agar tidak boleh patah semangat dalam hal membangun dan mewujudkan Indonesia Maju. Mengisi kemerdekaan di Republik Indonesia dengan banyak hal yang bisa memberikan banyak manfaat untuk rakyat.
“Saya sangat apresiasi dan bangga dengan apa yang sudah menjadi capaian-capaian negara kita negara Republik Indonesia. Yang terpenting harapan kita semua ialah negara ini dan masyarakat dapat semakin baik,” ujar Anita. (ADV)
