Palembang, SumselSatu.com
Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Palembang, mengeluhkan dana insentif yang tak kunjung cair sejak Juli 2025.
“Masalah insentif RT akan dikomunikasikan dengan Walikota Palembang dan DPRD Kota. Mudah-mudahan bisa segera dicairkan pada anggaran perubahan (ABT),” ujar Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 Abdullah Taufik, SE, MM.
Taufik menyampaikan hal itu saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 1 melaksanakan reses di Kantor Lurah 1 Ulu Palembang, Selasa (14/10/2025).
Dalam pertemuan itu, sejumlah Ketua RT menyampaikan keluhan terkait insentif RT yang belum cair sejak Juli 2025. Selain itu, warga juga meminta perhatian terhadap kondisi drainase, jalan rusak, serta minimnya lampu penerangan jalan dan sarana pemadam kebakaran.
Menanggapi hal itu, Abdullah Taufik, menyatakan bahwa semua aspirasi warga akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak terkait. Taufik menegaskan, usulan infrastruktur akan diklasifikasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kota.
“Kami akan bedah satu per satu, mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang wewenang Pemko Palembang. Prinsipnya, aspirasi masyarakat tidak akan berhenti di sini,” katanya.
Sementara perwakilan Ketua RT berharap agar usulan yang disampaikan benar-benar mendapat perhatian.
“Kalau bisa setiap RT punya mesin air, karena daerah kami rawan kebakaran. Mobil pemadam kadang sulit masuk. Kami juga minta perbaikan got dan jalan, serta penambahan lampu jalan,” ungkap salahsatu Ketua RT.
Anggota DPRD Sumsel Muhammad Toha mengapresiasi antusiasme para siswa yang menyampaikan aspirasi dengan cara yang cerdas dan visioner.
“Tadi ada siswa yang mengusulkan agar DPRD dan pemerintah memperhatikan fasilitas sekolah, bukan hanya untuk sekolahnya sendiri, tetapi juga sekolah lain. Ini luar biasa, menunjukkan wawasan dan kepedulian sosial yang tinggi,” ujar Toha.
Ia menambahkan, aspirasi dari para guru juga menjadi perhatian DPRD.
“Guru-guru banyak menanyakan soal status mereka sebagai tenaga PPPK agar bisa diangkat menjadi PNS. Namun, aturan yang berlaku saat ini belum memungkinkan. Meski begitu, kami berharap ke depan ada perubahan regulasi yang lebih berpihak kepada mereka,” katanya.
Toha berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dapat diperjuangkan dan direalisasikan sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala SMK Negeri 8 Palembang Rafli, SPd, MPd, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Anggota DPRD Sumsel.
“Kami senang karena melalui reses ini kami bisa menyampaikan aspirasi secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa terealisasi dan membawa manfaat bagi dunia pendidikan,” katanya.
Rafli menjelaskan, pihak sekolah mengusulkan penambahan fasilitas seperti ruang kelas, gedung praktik, dan bengkel siswa, serta berharap adanya program peningkatan peluang kerja bagi lulusan SMK.
“Kami ingin lulusan SMK bisa langsung terserap di dunia kerja. Selain program dari sekolah, kami berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi dalam bentuk pelatihan dan kemitraan industri,” katanya.
Reses yang berlangsung pada 13-18 Oktober 2025 juga diikuti Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 lainnya. Yakni, H Chairul S Matdiah, SH, MHkes (Partai Demokrat) selaku Koordinator Reses, Firmansyah Hakim, SH (Nasdem), Ir Romiana Hidayati (PDI Perjuangan) dan Aryuda Perdana Kusuma, SSos (Partai Golkar). #nti
