Palembang, SumselSatu.com
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah provinsi tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Apel Gabungan sekaligus Halalbihalal Pemprov Sumsel Tahun 2026/1447 Hijriah di halaman Kantor Gubernur, Palembang, Senin (30/3/2026).
Dalam arahannya, Herman Deru menekankan bahwa efisiensi anggaran adalah bentuk kontribusi nyata ASN kepada negara. Namun, ia menggarisbawahi bahwa efisiensi tersebut tidak boleh menciptakan masalah sosial baru, seperti meningkatnya angka pengangguran.
“PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan sebagai bagian dari ASN. Kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai karena itu justru kontraproduktif dan memicu masalah baru,” tegasnya di hadapan ribuan peserta apel.
Ia mengakui adanya tren di beberapa daerah lain yang terpaksa merumahkan PPPK demi penghematan anggaran. Namun, untuk Sumatera Selatan, skema tersebut dipastikan tidak berlaku. Menurutnya, penghematan masih sangat memungkinkan dilakukan pada sektor-sektor non-operasional lainnya.
Selain jaminan keberlangsungan kerja, Gubernur juga membawa kabar baik mengenai kesejahteraan pegawai. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen tidak memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun Tunjangan Kinerja (Tukin).
“Sumsel termasuk daerah yang tidak memotong TPP dan Tukin. Jadi, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja optimal,” katanya.
Dengan kebijakan ini, ia menuntut profesionalisme, loyalitas, serta responsivitas yang lebih tinggi dari seluruh ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melayani masyarakat.
Menutup sambutannya, Herman Deru mengajak seluruh pegawai menjadikan momentum Halalbihalal pasca-libur panjang Idulfitri sebagai titik awal memperkuat komitmen pengabdian. Ia mengingatkan bahwa ASN adalah wajah pemerintah di mata masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan. Kita harus tetap memastikan pembangunan di sektor prioritas, seperti infrastruktur, berjalan beriringan dengan kesejahteraan pegawai,” kata Deru menegaskan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi bersalam-salaman antara Gubernur, Sekretaris Daerah, dan jajaran kepala OPD bersama seluruh staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. #hms
