
Palembang, SumselSatu.com
Para siswa dan guru SMAN 1 Palembang menyampaikan berbagai aspirasi kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat reses Daerah Pemilihan (Dapil) I di sekolah tersebut, Rabu (18/11/2026). Kegiatan itu dihadiri sekitar 1.000 peserta, terdiri atas siswa dan guru.
Persoalan yang diangkat mulai dari tangga sempit, sarana olahraga, ruang belajar yang panas, hingga kekosongan jabatan kepala sekolah yang berdampak pada tunjangan sertifikasi guru.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMAN 1 Palembang Minsarni, SPd, MPd, mengatakan, reses menambah semangat peserta didik untuk meraih cita-cita. Ia berharap kegiatan ini menjadi pelajaran bagi anak didik agar mampu mengembangkan potensi diri dalam menghadapi masa depan.
Koordinator Reses Dapil I H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, menyebut dalam satu periode ada 15 kali reses dan saat ini sudah berjalan tujuh kali. Seluruh aspirasi yang dihimpun akan disampaikan dalam rapat paripurna. Ia juga mengaku pernah bertugas tiga bulan di SMAN 1 Palembang.
“Dulu sistemnya belum seperti sekarang karena ada sistem rolling (rotasi). Jika ada reuni, saya boleh diundang,” ujarnya.
Pada sesi tanya jawab pertama, siswi kelas 10.6 Zalika Balqis menyoroti tangga kecil di sekolah yang menyulitkan siswa dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Menurutnya, tangga itu hanya cukup dilewati satu orang. Ia meminta dibuatkan tangga baru di sampingnya.
“Minta ada renovasi tangga karena terlalu kecil agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan,” katanya.
Siswa lain, Adillah Alfarizi, meminta bantuan sarana olahraga berupa lapangan dan alat ekstrakurikuler untuk mendukung minat dan bakat siswa.
Pada sesi kedua, Bintani Adisah Efendi dari kelas 10.12 mengeluhkan Gedung F bagian belakang. Siswa merasa kurang nyaman belajar di sana karena suasananya panas.
Febra Syahputra dari kelas 10.6 mempertanyakan jangkauan reses. Menurutnya, agenda reses selama ini lebih banyak dilakukan di kota besar, bukan di daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga penyampaian aspirasi dari wilayah itu kurang lancar.
Plh Kepala Sekolah dan Tunjangan Sertifikasi
Dari kalangan guru, Mirawati menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah masih dijabat Plh sehingga sekolah mengalami kendala. Pertama, sejumlah guru sedang mengikuti sertifikasi, tetapi data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tidak valid. Berdasarkan informasi GTK pada 6 November lalu, tunjangan kemungkinan besar tidak cair.
Kedua, karena kursi kepala sekolah kosong, penilaian e-Kinerja guru menjadi kendala dan tidak ada penilaian.
Mirawati meminta dinas menugaskan siapa pun yang layak sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
“Plt di SMAN 1 kami terima, sehingga kinerja guru tidak terhambat,” katanya.
Wakil Bidang Kesiswaan Yuliana Herawati Pohan mengusulkan aturan agar ponsel tidak diakses di kelas karena siswa kesulitan mendengar informasi.
“Kami berhaeap di setiap kelas dipasang pengeras suara agar informasi penting dapat didengar,” katanya.
Anggota DPRD Sumsel Firmansyah Hakim, SH, menjelaskan anggaran tahun ini sudah ditutup. Komisi V akan mengawal aspirasi sekolah pada 2027. Syaratnya, sekolah menyerahkan proposal yang pasti akan diusulkan ke Dinas Pendidikan (Disdik), termasuk untuk prasarana.
Kepala Seksi (Kasi) Peserta Didik Disdik Sumsel Dr Anis Joko Santoso mengatakan, ada tahapan yang harus dilalui, dari Plh dahulu, penetapan Plt tidak bisa langsung. Terkait sertifikasi, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), dan permasalahan SMAN 1 akan dilaporkan seusai kegiatan.
“Tunjangan sertifikasi sangat penting,” ujarnya.
Ia berharap penyelesaian kasus ini bisa menjadi acuan bagi sekolah lain yang mengalami kasus Plh dan Plt.
Menurutnya, kasus Plt hampir mencapai seratus. Persoalannya ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena persyaratan teknis belum keluar sehingga proses belum bisa berjalan. Dinas menginginkan minimal ada Plt walau belum definitif. Saat ini proses tersebut ditangani Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Menanggapi siswa, Anggota DPRD Sumsel Ir Romiana Hidayati mengatakan, SMAN 1 sudah hebat dan bagus. Ia mencontohkan SMA 10 dan SMA 12 Palembang, lalu meminta siswa bersyukur dengan sekolah mereka.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kusuma, SSos, menjawab pertanyaan Febra dengan menjelaskan bahwa reses adalah salah satu jaring aspirasi.
“Sumsel memiliki 10 dapil, dan Dapil I hanya mencakup sembilan kecamatan, daerah lain masuk dapil lain. Ada pula DPRD kabupaten/kota, sehingga aspirasi bisa disampaikan ke Anggota DPRD di daerah masing-masing, atau lewat perangkat desa untuk diteruskan ke DPRD,” katanya. #nti









