Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang melalui Dinas Pendidikan mempertegas komitmennya untuk menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 secara bersih. Proses seleksi dipastikan akan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan bebas diskriminasi.
Sebagai bentuk nyata keterbukaan tersebut, Pemko Palembang menggelar Deklarasi Bersama pada Selasa (12/5/2026) di Rumah Dinas Walikota Palembang. Acara ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kepala sekolah, pengawas, hingga tokoh masyarakat pendidikan.
Plt Asisten I Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin menekankan pentingnya menjaga integritas di setiap tahapan seleksi. Ia memberikan peringatan keras agar tidak ada praktik “titip-menitip”, pungutan liar (pungli), manipulasi data, maupun intervensi dari pihak mana pun.
”Setiap anak di Kota Palembang memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan,” tegas Sulaiman.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh proses harus berjalan ketat sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan, yaitu Zonasi, Prestasi, Mutasi Orang Tua dan Afirmasi.
Sulaiman menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan komitmen moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Palembang. Ia berharap tidak ada lagi stigma negatif di tengah masyarakat terkait proses penerimaan siswa.
”SPMB harus kita siapkan secara transparan. Jangan sampai muncul anggapan negatif dari masyarakat karena adanya prosedur yang tidak terbuka,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang Heru Hermawan menjelaskan bahwa secara teknis sistem SPMB tahun ini masih mengacu pada pola tahun sebelumnya. Namun, pembedanya terletak pada penguatan kanal transparansi.
Untuk mengantisipasi kecurangan, Dinas Pendidikan menyediakan berbagai saluran pengaduan bagi masyarakat, antara lain WhatsApp & Telepon Layanan Pengaduan, Website Resmi Dinas Pendidikan dan Media Sosial Resmi
”Tujuan utama kita adalah memberikan kesempatan adil bagi seluruh anak, terutama akses bagi keluarga ekonomi lemah dan penyandang disabilitas. Kita harus menjalankan kegiatan ini sesuai aturan dan tetap transparan,” kata Heru. #fly
