Palembang, SumselSatu.com
Kondisi kelebihan kapasitas (overcrowding) yang ekstrem tengah melanda Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Dari kapasitas ideal yang hanya diperuntukkan bagi 151 orang, saat ini lapas tersebut harus menampung 524 orang penghuni. Artinya, terdapat kelebihan kapasitas sebanyak 373 warga binaan (mengalami lonjakan hunian hingga 347%).
Kondisi memprihatinkan ini mencuat saat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar kunjungan kerja reses ke lapas yang berdiri sejak tahun 1917 tersebut pada Jumat (3/7/2026).
Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Kelas IIA Palembang Desi Andriyani menjelaskan bahwa kepadatan ini menjadi tantangan berat dalam pemenuhan hak dasar para penghuni. Terlebih, di antara surplus 373 orang tersebut, terdapat kelompok rentan yang membutuhkan perhatian ekstra.
”Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap memberikan pelayanan, perlindungan hak, pembinaan, serta perawatan kesehatan secara optimal. Saat ini, penghuni kami terdiri dari perempuan usia produktif, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, serta 6 orang bayi yang tinggal bersama ibunya,” ujar Desi.
Meski harus berdesakan akibat surplus ratusan penghuni, jajaran Lapas Perempuan Palembang tetap berhasil mengukir prestasi. Memaksimalkan sisa lahan tidur yang ada, lapas ini sukses menjalankan program pertanian, perikanan, dan peternakan mandiri yang mampu memangkas anggaran bahan makanan (BAMA) bulanan sebesar 2,02% hingga 3%.
Selain ketahanan pangan, warga binaan dibekali berbagai keterampilan bernilai ekonomi tinggi, meliputi kerajinan dan fashion seperti menjahit, anyaman serat pisang abaca, pembuatan songket, jumputan, batik, serta konveksi kaos dan sablon mug.
Jasa & kuliner seperti salon kecantikan, laundry, tata boga (roti, kue, kopi, tempe kedelai), hingga perkebunan hidroponik. Kemudian, pembinaan pepribadian meliputi kegamaan, seni tari, paduan suara, musik akustik, hingga color guard.
Guna mempermudah pelayanan dan transparansi kepada masyarakat, Lapas Perempuan Palembang meluncurkan lima inovasi unggulan. Yakni, SI INA, aplikasi berbasis website untuk memantau informasi warga binaan (sisa masa pidana, kegiatan pembinaan, download formulir integrasi).
LAVICA. Layanan video call gratis bagi warga binaan yang jarang/tidak bisa dikunjungi langsung. SICANTIK, platform digital pemasaran hasil karya warga binaan (menjadi pilot project nasional bidang fashion oleh Ditjenpas).
JELITA, layanan kesehatan terpadu yang siaga selama 24 jam. Serta KLASIK, inovasi pengelolaan sampah plastik bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.
“Untuk memperkuat seluruh program ini, Lapas telah bersinergi erat dengan 58 mitra pemasyarakatan dari unsur TNI, Polri, BNN, instansi pemerintah, LBH, hingga dunia usaha,” katanya.
Dia menambahkan, kerja keras jajaran Lapas Perempuan Palembang berbuah manis lewat sederet prestasi prestisius, di antaranya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2023 dan kini mengarah ke WBBM.
Penghargaan Terbaik II Satuan Kerja Pemasyarakatan Terbaik se-Indonesia tahun 2026 dalam Hari Bakti Pemasyarakatan. Sertifikasi halal untuk 34 produk kuliner, serta hak cipta atas 13 motif batik dan 1 karya lagu. Dan, Akreditasi Klinik Paripurna dan Nilai A Indeks Kapabilitas Rehabilitasi.
Produk kreatif warga binaan juga eksis di ruang publik. Terbaru, pada 26–28 Juni 2026, hasil karya berupa busana kain etnik dan gaun karnaval daur ulang sukses memukau masyarakat dalam perayaan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Berbagai produk ini juga aktif dipasarkan di berbagai pusat perbelanjaan dan ruang publik, seperti OPI Mall, Palembang Square, hingga Benteng Kuto Besak.
“Melalui kunjungan reses Dapil I ini, kami berharap sinergi antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dapat semakin kokoh demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas,” katanya.
Menanggapi paparan dari pihak Lapas, Koordinator Reses DPRD Sumsel Dapil I H Chairul S Matdiah, MHKes, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi dan kebutuhan krusial yang dihadapi oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, terutama terkait fasilitas penunjang.
”Kami sangat mengapresiasi kinerja luar biasa dari jajaran Lapas Perempuan Palembang. Meskipun menghadapi tantangan overcrowding yang sangat tinggi, pelayanan dan pembinaan tetap berjalan dengan sangat humanis dan profesional,” ujar Chairul S Matdiah.
Politisi senior dari Fraksi Demokrat ini juga menegaskan bahwa aspirasi mengenai keterbatasan ruang hunian, pemenuhan hak kelompok rentan (seperti ibu hamil dan balita), hingga penguatan sarana kemandirian akan menjadi catatan prioritas untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.
”Persoalan kapasitas dan optimalisasi fasilitas seperti dapur yang sedang direnovasi, serta program ketahanan pangan di sini, membutuhkan sinergi anggaran yang kuat. Kami di DPRD Sumsel akan berupaya mendorong program kemitraan atau dukungan bantuan yang relevan agar program pembinaan UMKM di lapas ini bisa semakin berkembang dan berdampak luas,” tambah Chairul, yang juga duduk di Komisi I tersebut.
Reses Dapil Sumsel I juga dihadiri Aryuda Perdana Kusuma, SSos. (Fraksi Golkar), Abdullah Taufik, SE, MM (Fraksi Gerindra), Firmansyah Hakim, SH (Fraksi PDI Perjuangan), Ir Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan) dan Muhammad Toha, SAg (Fraksi PKS). #nti
