Palembang, SumselSatu.com
Luas lahan yang terbakar di Kota Palembang mencapai sekitar 185,4 hektare, seiring meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut. Pemerintah Kota (Pemko) Palembang pun mendapat dukungan bantuan logistik dan peralatan dari Pemerintah Pusat untuk memperkuat penanganan di lapangan sekaligus mengantisipasi dampak asap.
Bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diserahkan seusai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung, Palembang, Senin (31/8/2026).
Rapat itu dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Bantuan BNPB untuk Kota Palembang meliputi 25 alat pelindung diri (APD), lima roll selang berukuran 1,5 inci, empat unit pompa jinjing 2 HP, dua unit mesin pompa air 6 HP, dua nozzle, serta dua unit flexible tank.
Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan, bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya telah diusulkan Pemko Palembang untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan, termasuk mobil pemadam kebakaran, selang, dan sarana pendukung lainnya.
Terkait luas lahan yang terbakar, Ratu Dewa menjelaskan bahwa 185,4 hektare lahan di Palembang yang terdampak merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut, sehingga penanganannya relatif lebih cepat dilakukan. Ia menyebut sejak awal telah menginstruksikan seluruh jajaran Satgas Karhutla untuk mempercepat proses pemadaman, dengan melibatkan PDAM guna memenuhi kebutuhan air bagi petugas di lapangan.
Selain penanganan di lapangan, Pemko Palembang juga menyiapkan langkah antisipasi dampak asap bagi masyarakat. Ratu Dewa mengungkapkan, hingga pukul 10.00 WIB, posisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Palembang berada di urutan keenam, kondisi yang turut dipengaruhi kiriman asap dari kebakaran lahan di sejumlah kabupaten dan kota lain di Sumatera Selatan.
“Untuk menjaga kesehatan warga, Pemko Palembang telah menyiapkan posko kesehatan yang beroperasi selama 24 jam,” katanya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan kehadiran Pemerintah Pusat di Sumatera Selatan merupakan bagian dari upaya memastikan arahan Presiden terkait penanganan karhutla benar-benar dilaksanakan di lapangan. Ia menyebut tren karhutla di Sumatera Selatan saat ini menunjukkan perkembangan positif, dengan jumlah titik panas (hotspot) yang terus menurun.
Meski demikian, Raja Juli menegaskan kondisi tersebut belum sepenuhnya aman, sehingga seluruh pihak diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan mencegah munculnya titik api baru. Ia juga mengingatkan masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu meluasnya karhutla.
Raja Juli menambahkan, tren penurunan hotspot juga terjadi secara nasional, termasuk di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Kendati begitu, pemerintah tetap melakukan pemantauan dan penanganan guna memastikan kondisi karhutla terus terkendali. #fly
