Palembang, SumselSatu.com
Pada 2014, jumlah desa tertinggal di Indonesia sebanyak 19750 desa. Dengan adanya dana desa, pada 2018, desa tertinggal masih 13232 lagi. Ada 6518 desa yang tak lagi tertinggal sejak Pemerintahan Jokowi mengelontorkan dana desa.
“Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa terjadi pengurangan desa tertinggal, dan tahun 2014 sebanyak 19750 desa, menjadi 13232 desa pada tahun 2018,” ujar Siti Meiningsih, Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kominfo Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen-DPDTT) RI, Senin (4/2/2019).
Siti menyampaikan hal itu dalam acara dialog nasional bertajuk ‘Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel’, yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9, di digelar di Griya Agung, Palembang.
Sebelumnya, Siti menyampaikan, dana desa adalah salah satu program yang dilaksanakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa, agar semakin sejahtera.
Siti mengatakan, dengan dana desa dapat dibangun jalan dan jembatan di desa untuk membuka keterisolasian. Dana desa juga digunakan untuk membangun embung, irigasi, serta pasar dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Selain itu, dana dibangunkan drainase, saluran air bersih, Poliklinik Desa (Polindes), dan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK). Hal itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Publik perlu mengetahui sejauh mana Program Dana Desa mampu mengangkat problem kemiskinan di desa dan meningkatkan produktivitas desa. Bagaimana Pemerintah Pusat, daerah dan masyarakat berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Sekretaris Jenderal Kemen-DPDTT Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam menyejahterakan masyarakat desa dengan menyalurkan dana desa. Pada awalnya dana desa Rp20,67 triliun. Sebesar 82,72 persen dana itu terserap.
Dikatakan Anwar, Presiden Jokowi berkomitmen dan terus menaikkan dana desa untuk 74957 desa di Indonesia.
“Dana desa dikucurkan karena lemahnya infrastruktur di pedesaan. Lemahnya sarana sosial dasar. Untuk pemberdayaan masyarakat desa,” kata Anwar.
Dia menjelaskan, Kemen-DPDTT mengeluarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendes No 22 Tahun 2016. Perubahan menekankan pada penetapan prioritas penggunaan dana desa. Yakni, untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, terutama bidang kegiatan BUMDes atau BUMDes Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan pedesaan dan sarana olahraga desa.
Prioritas penggunaaan dana desa harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
Anwar menyampaikan, dengan dana desa telah dibangun sekitar 191 ribu kilometer jalan desa., 8983 unit pasar desa, 24820 Posyandu dan 242587 unit MCK.
“Jika desa dibangun, kesempatan orang di desa bekerja lebih lama, arus urbanisasi bisa diturunkan. Ke depan dari dana desa didorong untuk Badan Usaha Desa (Bumdes). Tenaga kerja yang terserap hampir 1 juta,” katanya.
“Ada Bumdes memanfaatkan dana desa, dalam tiga bulan omset 500 juta rupiah. Bahkan ada Bumdes yang meraih omset Rp1 mikiar. Ini untuk menjadikan desa mandiri. Selama empat tahun perjalanan dana desa ini meningkatkan kreativitas desa,” tambahnya.
Anwar mengatakan, dengan adanya dana desa, terdapat 6880 desa teringgal menjadi desa berkembang.
“Kita ada Satgas dana desa, kalau ada penyelewengan, hubungi nomor 1500040, informasikan penyelewengan dana desa,” tambah Anwar.
Rektor Unsri Anis Saggaf mengatakan, dengan adanya dana desa, permasalahan di desa sudah mulai terurai. Kata Anis, untuk memberdayakan masyarakat perlu kebijakan yang berpihak ke masyarakat.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, kemiskinan di Sumsel masih 12,8 persen.
Dia mengatakan, dalam pengelolaan dana desa perlu diutamakan padat karya.
“Kami sudah berkomitmen mengurangi kemiskinan satu digit atau sekitar tiga persen. Menurunkan kemiskinan itu tidak gampang,” kata Mawardi. #nti
