Caracas, Sumselsatu.com - Krisis Venezuela kembali menelan korban jiwa. Seorang remaja putra berumur 17 tahun dan dua pria tewas setelah tertembak saat aksi demo antipemerintah.
Dengan demikian, sejauh ini sudah 42 orang yang tewas dalam enam pekan terakhir sejak aksi-aksi demo marak di negeri itu.
Krisis berawal pada 1 April lalu...                    
                    
                
                        Muaraenim, Sumselsatu.com - Shinta Paramita Sari Muzakir, istri Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Saisohar, memastikan diri maju pada Pilkada Muaraenim 2018 melalui jalur independen. Bahkan, jika sudah ditetapkan sebagai bakal calon (Balon) Bupati oleh KPUD, Shinta mengaku siap mundur dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Saya baru terjun ke politik,...                    
                    
                
                        Palembang, Sumselsatu.com - Partai Golongan Karya (Golkar) Sumsel pernah berjaya di Pilkada 2009 dengan mengantarkan Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumsel terpilih. Tekad kemenangan itu menjadi target DPD Partai Golkar pada Pilkada 2018.
Golkar sendiri sudah dipastikan tidak bisa kembali mengusung Alex Noerdin karena sudah menjabat sebagai gubernur selama dua periode. Salah...                    
                    
                
                        Jakarta, Sumselsatu.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta semua pihak untuk menghentikan stigma antitoleransi sesama warga. Taufik mengingatkan warga kembali ke semangat sumpah pemuda untuk menangkal isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang marak beredar.
"Hentikan stigmatisasi antitoleransi kepada sesama anak bangsa, kita harus kembali pada semangat Sumpah...                    
                    
                
                        Jakarta, Sumselsatu.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berpendapat, pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui proses pengadilan.
Pada proses peradilan, pemerintah harus bisa membuktikan tiga syarat pendirian ormas sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, terhadap ormas yang dinilai bertentangan dengan dasar...                    
                    
                
                        Palembang, Sumselsatu.com - Sumatera Selatan akan menggelar Pilkada serentak pada tahun 2018. Untuk mensinkronkan data pemilih, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumsel melakukan langkah cepat dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.
Kepala Disdukcapil Provinsi Sumsel Septiana Zuraida mengatakan, akan mengajak kabupaten/kota...                    
                    
                
                        Jakarta, Sumselsatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan PT Freeport Indonesia telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan asal Amerika itu membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara, dan laut. Tindakannya menimbulkan potensi kerugian lingkungan hingga Rp185 triliun.
Oleh karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Endre Saifoel...                    
                    
                
                        Jakarta, Sumselupdate.com - Akhir-akhir ini, isu mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kian marak beredar di sejumlah wilayah di Indonesia. Peran serta pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dibutuhkan untuk mengurangi isu SARA yang berkembang saat ini.
Hal ini disampaikan oleh Wasekjen PAN sekaligus eks...                    
                    
                
                        Setelah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis 2 tahun penjara, giliran Buni Yani yang tidak lama lagi menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Buni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan melontarkan ujaran kebencian dengan mengunggah potongan video pidato Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau...                    
                    
                
                        Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai pemerintahan Presiden Jokowi sudah melecehkan demokrasi dan keadilan lewat rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini. Pemerintahan Joko Widodo dianggap tunduk pada kekerasan dan tekanan massa dalam menegakkan hukum.
“Saat negara tidak lagi tunduk dan taat pada prinsip rule of law pada saat yang...                    
                    
                
            













