Palembang, SumselSatu.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2022.
Persetujuan hasil rekomendasi LKPj Gubernur Sumsel itu disampaikan Tim Perumus Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumsel pada Rapat Paripurna LXIII di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Senin (17/4/2023). Sebelumnya, telah dilakukan rapat pimpinan DPRD Sumsel dan pimpinan Fraksi-Fraksi yang membahas pembentukan Tim Perumus Rekomendasi pada 10-14 April 2023.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH, Muchendi Mahzarekki, SE, dan Hj Kartika Sandra Desi, SH, MM. Hadir Gubernur Sumsel Herman Deru.
Juru Bicara (Jubir) Tim Perumus Rekomendasi DPRD Sumsel Ahmad Firdaus Ishak, SE, MSi, dalam keterangannya menyampaikan rekomendasi DPRD Sumsel terkait LKPj Gubernur Sumsel Rahun 2022 meliputi Bidang Pemerintahan. Yakni, agar inspektrorat semakin aktif, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD), dan dapat memberikan perhatian khusus pada inspektorat dalam mengawasi kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.
“Kiranya gubernur dapat memberikan perhatian khusus kepada inspektorat agar dapat menjalankan tugas yang diamanatkan. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan inovasi dan pelaksanaan tugas. DPRD diminta mendorong Biro Pemerintahan Setda agar berperan aktif menyelesaikan tapal batas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Firdaus.
Dari sisi Bidang Perekonomian, memerintahkan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel agar berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai rencana bantuan alat pertanian (excavator).
“Juga mengoptimalkan petugas pendamping, mengupayakan kuota pupuk, awasi lahan beralih fungsi, awasi perusahaan yang wajib melakukan reboisasi, membantu masyarakat yang turun temurun dalam real kawasan hutan lindung untuk membebaskan areal tersebut,” katanya.
Selanjutnya, Dinas Perindustrian untuk dapat menfasilitasi pelaku usaha dalam mempromosikan produk ungulan ekspor import dan memberikan pelatihan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk dapat menciptakan strategi khusus untuk mendorong usaha baru.
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga dapat memprioritaskan anggarannya untuk kebutuhan yang bersifat urgensi dan mengantisipasi bencana alam. Dinas Kelautan dan Perikanan agar melakukan penganekaragaman terhadap produk perikanan yang memiliki ekonomi tinggi.
“Dinas Perdagangan untuk mencarikan solusi dalam perdagangan hasil perkebunan masyarakat agar tidak dimonopoli oleh tengkulak. Dinas Penamanam Modal (PMA) agar melakukan suatu hal atau strategi khusus yang mendorong minat para investor untuk berinvestasi di Sumsel,” katanya.
Di Bidang Keuangan, rekomendasi yang diajukan antara lain agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pejabat pemerintah keuangan daerah lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antara seluruh OPDdan meningkatkan pendapatan daerah dan sektor pajak daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk mengoptimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam hal penertiban administrasi sistem pengelolaan milik daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Begitu pula dengan adanya penyaluran kredit Bank Sumsel Babel (BSB) sebesar Rp20,9 triliun. Diharapkan BSB dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat umum dengan tidak melanggar norma dan aturan berimprovisasi dan inovatif dalam mengembangkan bisnis sehingga lebih dapat bersaing,” terang Firdaus.
Dalam Bidang Pembangunan, diharapkan agar setiap OPD perlu melakukan peningkatkan kinerja sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Diharapkan dalam penyampaian laporan, setiap OPD menyeragamkan format laporan yang menggambarkan setiap kerja OPD.
Sedangkan dalam Bidang Kesejahteraaan Rakyat, memberikan reward atau penghargaan bagi daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengapresiasi Pemprov Sumsel dalam pembiayaan renovasi SMA/SMK di Sumsel.
DPRD juga mengapresiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) atas keberhasilan yang telah mereka capai, dengan menunjukkan kinerja sangat baik didukung dana anggaran yang memadai. Begitu juga dengan tenaga kerja diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran.
DPRD Sumsel juga akan berkoodinasi dengan dinas terkait mengenai banjir di Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar agar segera diatasi dengan kajian yang kompresif. DPRD Sumsel juga menyarankan dalam menangani kekurangan tenaga medis di RS Ernaldi Bahar (membuka lowongan perawat).
“Setelah mengkaji dan menganalisis LKPj Gubernur Sumsel Tahun 2022, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara utuh DPRD Provinsi Sumsel menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Provinsi Sumsel tahun 2022,” kata Firdaus di akhir keterangannya.
Setelah mendengarkan pidato rekomendasi DPRD Sumsel, Pimpinan Rapat Paripurna LXIII R A Anita Noeringhati mengatakan, hasil rapat paripurna tersebut akan dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD dan akan diumumkan serta ditandatangani oleh pimpinan rapat di hadapan rapat paripurna.
“Ini sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Sumsel Nomor: 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Sumsel pasal 182 ayat 5,” katanya.
Banyak Keberhasilan yang Dirasakan Masyarakat
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Tahun 2022.
“Tetap jalin kerja sama dan kita jaga mekanisme check and balance, dan harus semakin ditingkatkan. Banyak keberhasilan yang dicapai di tingkat masyarakat. Selain itu, penghargaan yang diterima tentunya akan jadi motivasi bersama,” katanya.
Deru juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada Anggota DPRD Sumsel yang telah menjalankan tugasnya dengan baik mendukung suksesnya program Pemprov Sumsel.
“Sudah banyak keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyaknya pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang berhasil dicapai oleh Pemprov Sumsel,” ujar Deru.
Menurut Deru, berbagai masukan yang telah diterimanya dari kalangan DPRD baik bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi perhatian.
“Pemerintah Provinsi Sumsel akan menindaklanjuti sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Gubernur juga mengapresiasi Pansus DPRD Sumsel atas beberapa rekomendasi yang telah disampaikan.
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas dukungannya dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai harapan kita semuanya, Sumsel Maju Untuk Semua,” katanya.
Deru menambahkan, akan meningkatkan kinerja pada bagian keuangan dan kesejahteraan rakyat.
“Masukan ini kami terima dan akan kami jalankan. Rekomendasi sangat berharga dan akan menjadi dasar penyusunan penganggaran di tahun berjalan dan berikutnya. Upaya sudah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja,” ucap Deru.
Dia juga berharap semua OPD dapat memperkuat ritme pembangunan dengan undang-undang yang mendasarinya.
“Saya apresiasi dengan adanya rekomendasi sebagai wujud pengawasan dan wewenang DPRD Sumsel,” katanya. (ADV)
