Jakarta, Sumselsatu.com – Sumatera Selatan (Sumsel) akan menggelar pemilihan gubernur tahun 2018 mendatang, menyusul berakhirnya roda pemerintahan yang dibangun Alex Noerdin. Sejumlah tokoh pun sudah ramai muncul ke permukaan berebut ‘kursi’ Sumsel 1.
Sejauh ini, Alex Noerdin terbilang sukses membawa Sumsel unggul dibandingkan provinsi lain. Tidak hanya menggagas sekolah gratis dan kesehatan gratis, Alex juga mampu meningkatkan pembangunan di Sumsel, terutama di bidang olahraga dan puncaknya menjadi tuan rumah Asian Games 2018.
Jelang berakhirnya kepemimpinan Alex Noerdin, jelas Sumsel butuh sosok yang sepadan dan mampu membawa Sumsel lebih baik, serta menghadirkan perbedaan dari yang sudah dikerjakan Alex Noerdin.
Sumsel membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan secara akuntabel, serta membuat program strategi secara terukur. Dan, nama Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, dinilai layak menjadi suksesor Alex Noerdin, karena politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini tahu caranya memajukan Sumsel.
Demikian benang merah yang disampaikan salah satu tokoh Sumsel Dr Agung Firman Sampurna,SE, MSi, saat diajak berbicara tentang pemimpin Sumsel ke depan.
Menurut Agung, dia sangat mengapresiasi ide dan gagasan pembangunan yang disampaikan Giri. Dari pembicaraan itu dia melihat Giri punya gagasan untuk memajukan Sumsel.
“Dalam kepemimpinan yang penting adalah ide dan gagasan. Mau dibawa ke mana dan bagaimana caranya. Giri orangnya sederhana dan tahu caranya untuk memajukan Sumsel. Ini bukan karena kami pernah sama-sama dari Universitas Indonesia. Tapi, dalam perbincangan dengan Giri, saya menilai seharusnya ide-ide dari dia bisa diterapkan untuk Sumsel,” kata Agung Firman Sampurna.
Dia mengatakan, Sumsel butuh terobosan baru di berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan. Diakuinya, program seperti sekolah dan kesehatan gratis, itu memang bagus, tapi akan lebih baik jika pemberlakuan tarif yang terjangkau dan pelayanan baik. Akan jauh lebih edukatif daripada gratis.
“Saya contohkan untuk hal yang kecil, ada satu Puskesmas di kawasan Tebet, yang memiliki layanan setingkat rumah sakit, dengan harga obat terjangkau, layanan baik dan dokter kompeten. Nah, terobosan seperti ini yang dibutuhkan pemerintah Sumsel,” jelasnya.
Menurut dia, Sumsel harus fokus pada aspek tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kompeten. Kemudian mampu melakukan perencanaan yang baik dan memiliki program strategis yang terukur.
“Jadi programnya harus terukur, tidak harus populis yang kemudian berbiaya besar,” tegasnya.
Dikatakan alumni Fakultas Ekonomi Unsri ini, dari semua pekerjaan yang telah dilakukan untuk Sumsel, tidak langsung menjadi jaminan yang berimbas pada perekonomian positif terhadap masyarakat.
Dia mencontohkan, setelah pelaksanaan SEA Games 2011, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel tidak mengalami peningkatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, PDRB di Sumsel masih di bawah angka rata-rata nasional yang mencapai Rp34,1 juta. PDRB Sumsel hanya Rp30,6 juta.
“Ini adalah gambaran dan bahan evaluasi pemerintah. Memang, membangun infrastruktur dan ikut penyelenggaraan even nasional dan internasional sangat baik, apalagi ada imbas pembangunan (infrastruktur). Tapi mendorong produksi nasional atau daerah yang riil baik dalam konteks industri dan perdagangan termasuk pertanian yang memang telah meningkat, harus jadi catatan,” ungkapnya.
Agung berbicara itu bukan tanpa alasan, karena sebagai Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tentu dia terus memantau bagaimana dan sudah sejauh mana kemajuan daerahnya berdampak pada masyarakat. Dia menilai perlambatan perekonomian di Sumsel sudah terlihat sejak 2010.
Karena itu, dia meminta siapa pun kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2018, harus melakukan pembenahan.
“Sekarang kita bukan membicarakan siapa figur atau calonnya. Tapi, bagaimana ide dan gagasan yang bisa menjawab tantangan untuk membangun Sumsel ke depan. Tak cukup hanya memasang gambar-gambar (foto) besar di jalan, namun apa ide untuk Sumsel itu,” sindir pria kelahiran 19 November 1971 itu.
Sebagai orang daerah yang punya ikatan emosional dan historis dengan Sumsel, Agung berharap, ada figur-figur yang sudah punya gagasan-gagasan besar terhadap perubahan untuk Sumsel. Kata dia, Sumsel sudah waktunya dipimpin anak muda yang memiliki kompetensi, serius dan memiliki gagasan itu.
Di sisi lain Agung menilai, Sumsel terus melakukan berbagai pembangunan untuk kesiapan tuan rumah Asian Games 2018. Selain merampungkan pengerjaan Light Rapid Transit (LRT), Sumsel juga membangun venue tambahan dan perbaikan even olahraga di Jakabaring Sport City (JSC), hotel dan lain sebagainya.
“Sebaiknya pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi swasta juga harus melihat potensi besar di Sumsel. Saya bangga Palembang menjadi tuan rumah Asian Games bersama DKI Jakarta. Saat ini, yang terpenting adalah pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama memberikan dukungan agar penyelenggaraan berjalan sukses. Kita juga berharap atlet Indonesia yang tampil memberikan prestasi terbaiknya,” tutupnya.
Sementara itu, Giri Ramanda menuturkan, bahwa selama berdiskusi dengan Agung Firman Sampurna, mereka memiliki banyak persamaan pemikiran untuk membangunan Sumsel yang memang belum terlaksana.
Menurut Giri, sudah saatnya Sumsel mencari sektor lain untuk menyelesaikan masalah-masalah daerah, dan ujungnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya sejauh ini, Sumsel hanya bergantung pada hasil bumi.
“Ketika hasil minyak bumi menurun, maka kita kehilangan kemampuan untuk melakukan pembiayaan atau stimulus. Misal, batubara itu seharusnya jangan lagi dibawa keluar Sumsel. Bangunlah industri besar yang letaknya berdampingan di wilayah batubara tersebut. Hal ini bisa mendorong pembangunan hilirisasi industri lain,” tuturnya.
Suami dari Ayu Nur Suri ini menjelaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, seperti pengerjaan pembangunan infrastruktur yang masif. Selanjutnya, memuaskan pelayanan masyarakat yang tidak hanya gratis, tapi lebih berkualitas.
“Sekarang begini, untuk apa kita punya software dan hardware yang bagus, namun input tidak bagus. Kemudian, selama ini yang menjadi masalah adalah jalan rusak, sedangkan ke depan Sumsel sangat banyak dilewati kendaraan. Makanya pekerjaan rumah itu ya infrastruktur,” ujarnya.
Di sisi lain Giri menegaskan, pada pemilihan kepala daerah aspek primordial atau kesukuan di Sumsel itu masih tinggi, begitu juga dengan politik transaksional.
“Kami sudah melakukan survei beberapa waktu lalu, ada 40% masyarakat memilih itu karena kesukuan, bukan karena tokoh itu akan memberikan efek positif. Kemudian, 30% masyarakat itu memilih lantaran dibayar. Padahal, seharusnya, masyarakat atau pemilih itu berpikir apa manfaat yang diberikan calon untuk mereka jika memilih calon tersebut,” tandas Anggota DPRD Sumsel asal Dapil VI (Muaraenim, PALI dan Kota Prabumulih). (Son/ril)
