Palembang, SumselSatu.com
Sebanyak sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) menerima jawaban Gubernur Sumsel Herman Deru atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2022.
Sebelumnya, Fraksi-fraksi DPRD Sumsel mendengarkan penyampaian tanggapan dan/atau jawaban atas pandangan umum
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi TA 2022 pada Rapat Paripurna LXIV (64) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Kamis (15/6/2023).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H M Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Hj Kartika Sandra Desi, SH, MM dan Muchendri Mahzarekki, SE.
Gubernur Sumsel Herman Deru
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas saran, kritik, pertanyaan, harapan dan himbauan yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD melalui juru bicara (Jubir) masing-masing yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya.
Diawali dengan menjawab pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang telah disampaikan Jubir Heru Prayogo yang mempertanyakan pencapaian misi membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang secara gamlang dijawab oleh Gubernur Herman Deru untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sejak GSMP dicanangkan akhir tahun 2019, angka kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menurun.
Sementara GSMP untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode September 2022 angka kemiskinan sebesar 11,95% (turun 0,84%) dibandingkan periode September 2021 sebesar 12,79%.
“Hal ini juga membuktikan keberhasilan pengendalian angka inflasi sehingga Sumsel menjadi provinsi yang mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menekan inflasi di bawah rata- rata nasional,” terangnya.
Kemudian terkait dengan pertanyaan Fraksi (PDI) Perjuangan dibacakan oleh Hj Meli Mustika, Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi PDIP terhadap kinerja realisasi anggaran dan peningkatan nilai aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel TA 2022.
Demikian juga halnya menanggapi yang telah disampaikan Fraksi Partai Gerindra yang telah disampaikan Maliono yang menyoroti soal nilai Investasi Jangka Panjang sebesar Rp7,46 triliun, dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan penyertaan modal Pemprov Sumsel pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel.
“Dividen akan terus diperoleh selama BUMD/BUMN tersebut menghasilkan laba, dan jika dihitung pendapatan dividen dari BUMD/BUMN mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp65,7 miliar menjadi Rp153 miliar pada tahun 2022,” terangnya.
Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan Lia Anggaraini, Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan serta dukungan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui optimalisasi BUMD, pengelolaan Participating Interest atas eksplorasi minyak dan Gas, kerjasama pengembangan Light Rail Transit (LRT) dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kememhub), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pemerintah Kota (Pemko) Palembang, serta kerjasama pemberian hibah dengan pihak swasta lainnya guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan gairah perekonomian masyarakat.
Menjawab Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan oleh Hj Nurhilyah yang menyoroti realisasi belanja sebagai indikasi efisiensi penggunaan anggaran, dijawab oleh Herman Deru dalam proses penyusunan APBD, prioritas anggaran belanja untuk pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pemerintah telah mengalokasikan belanja wajib untuk fungsi pendidikan sebesar 30,3% dan untuk fungsi kesehatan sebesar 11, 27% dari APBD.
Kemudian Herman Deru menanggapi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang disampaikan Herman terhadap strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa depan, menurut Herman Deru, Pemprov Sumsel terus berusaha menjaga kepatuhan dalam penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan APBD sesuai ketentuan perundangan sehingga risiko salah saji yang material dapat dikurangi.
Demikian halnya dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Jubir H M Anwar Al Syadat yang memberikan apresiasi atas prestasi atlet meraih medali pada ASEAN Para Games 2023.
Dijawab oleh Herman Deru, Pemprov Sumsel bersama pihak terkait lainnya berkomitmen untuk terus mendukung dan memajukan prestasi olahraga sehingga membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan khususnya Provinsi Sumsel.
Selanjutnya, Herman Deru menjawab pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan oleh Jubir H Juanda Hanafiah yang menyoroti soal meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel dan penurunan angka stunting atau gizi buruk tahun 2022.
“Kami tetap berkomitmen untuk terus melakukan berbagai program kegiatan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan,” ucap Herman Deru.
Dan terakhir Herman Deru menyampaikan tanggapan terhadap Fraksi Hati Nurani Rakyat-Partai Persatuan Indonesi (Hanura-Perindo) yang dibacakan oleh H Ali Imron yang menyoroti realisasi pendapatan daerah, hal itu dijawab Herman Deru akan menjadi perhatian dalam melakukan penganggaran belanja daerah dengan lebih cermat sehingga seluruh belanja dapat terealisasi secara maksimal.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Giri Ramanda Kiemas tersebut, diberikan kesempatan bagi masing-masing fraksi untuk menyanggah jawaban Gubernur. Namun tidak satupun yang menyampaikan tanggapan. Sehingga diketuk palu oleh pemimpin rapat dengan hasil semua Fraksi DPRD Sumsel setuju dan puas atas jawaban Gubernur Herman Deru terkait dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi TA 2022. Rapat paripurna dilanjutkan pada 28 Juni mendatang.
“Pimpinan mengharapkan kerjasama dan saling pengertian yang sebaik-baiknya, dalam melaksanakan pembahasan dan penelitian terhadap Raperda tersebut, serta mengharapkan hasil pembahasan dan penelitian serta rumusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan kita bersama,” katanya. (ADV)
