Palembang, SumselSatu.com
Inflasi tahunan (year on year/yoy) Kota Palembang pada Oktober 2026 tercatat 2,69 persen, naik dari 2,40 persen pada September 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, kenaikan harga cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,289 persen.
Data itu dirilis dalam Rilis Resmi Inflasi dan Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026 serta Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang di Kantor BPS Kota Palembang, Senin (2/11/2026).
Dari 139 komoditas yang harganya naik, cabai rawit turut memberi andil 0,029 persen. Meski naik dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Palembang masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Asisten II Setda Kota Palembang Isnaini Madani mengatakan, Pemko terus memantau perkembangan inflasi, terutama komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah kota karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Data inflasi yang dirilis BPS menjadi dasar penting bagi kami untuk mengidentifikasi komoditas penyumbang kenaikan harga sekaligus menentukan langkah antisipasi,” ujarnya.
Menurut Isnaini, pengendalian inflasi tidak cukup dengan memantau harga di pasar. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau.
Untuk itu, Pemko memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah yang disiapkan antara lain memperkuat kerja sama antardaerah, menggelar operasi pasar dan pasar murah di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta merencanakan penambahan cadangan pangan.
“Strategi 4K terus kami optimalkan. Mulai dari menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, hingga memperkuat komunikasi dengan daerah penghasil, distributor, dan agen komoditas,” jelasnya.
Pemko juga mendorong rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar, dan pengaturan lalu lintas untuk melancarkan distribusi barang kebutuhan pokok. Koordinasi dengan daerah penghasil dan pelaku distribusi diperkuat untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga.
Isnaini berharap sinergi Pemko, BPS, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh pemangku kepentingan terus ditingkatkan.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami berharap melalui sinergi yang kuat, stabilitas harga di Kota Palembang dapat terus terjaga sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya. #hms
