Palembang, SumselSatu.com
Terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan SMA Negeri 6 Palembang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sriwjaya Corruption Whatch (SCW) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar aksi unjukrasa di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel, Rabu (25/7/2018).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Dinas Pendidikan Sumsel memecat Kepala SMAN 6 Palembang yang memungut uang sumbangan sarana kepada orangtua siswa sebesar Rp5,25 juta per siswa.
“Sumbangan kalau tidak disetujui Gubernur Sumsel itu namanya pungli. Kami yang pertama mendukung Sekolah dan Kuliah Gratis. Jadi pungutan ini mencederai, dan diskriminatif terhadap anak berprestasi tapi tidak punya uang,” ujar Koordinator Aksi SCW Muhammad Almi dalam orasinya.
Almi mengatakan, pihaknya berharap Kepala Disdik Sumsel bisa mengakomodir anak berprestasi agar mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
“Sekolah itu tempat belajar dan tempat mengubah masa depan. Kalau tidak sekolah, generasi masa depan akan semakin suram. Kami minta ketegasan Kepala Diknas untuk memecat Kepala SMAN 6,” katanya.
Almi menyampaikan, saat ini Pemprov Sumsel memiliki Program Sekolah Gratis. Sedangkan Pemerintah Pusat memiliki program wajib belajar 9 tahun. Tapi sebaliknya, SMAN 6 Palembang malah melakukan pungutan uang sarana Rp5,25 juta.
“Padahal ada uang BOS untuk biaya praktik dan lainnya, uang itu dikemanakan? Alibi Kepsek SMAN 6 adalah uang sumbangan itu kesepakatan bersama,” katanya.
Uang sumbangan Rp5,250 juta jika dikali 350 siswa, maka sama dengan Rp1,5 miliar. Orangtua siswa ada yang keberatan membayar uang sumbangan sarana tersebut karena bekerja sebagai tukang ojek.
“Karena itu kami mempertanyakan Program Sekolah Gratis di Sumsel. Kami prihatin, sekolah menjadi ladang untuk mencari uang. Kepsek dan guru jalan-jalan ke luar negeri. Jangan sampai dana komite diselewengkan untuk kepentingan pribadi guru. Kalau kepala dinas tidak turun. Kami akan menduduki Kantor Diknas ini,” katanya.
Anggota SCW lainnya, Fikri, menambahkan, unjukrasa mereka yang dilakukan tadi adalah untuk yang keempat kalinya. Sebelumnya mereka melakukan demo di Dinas Pendidikan Provinsi, Ombudsman, DPRD Sumseli.
“Apa yang menjadi tuntutan kami diharapkan bisa direalisasikan, dan Diknas Provinsi Sumsel mampu memberi penjelasan. Kami tidak ingin ada pungli di sekolah. Karena tidak semua orangtua siswa kaya. Tidak boleh ada komersialisasi pendidikan,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo menginginkan sistem pendidikan di Sumsel bisa transparan dan akuntabel.
“SMA dan SMK baru masuk tahun lalu di tangan saya. Kalau kalian mengawal saya, saya pastikan bersih. Karena tes dibuka, dan diawasi. Saya berharap tahun depan, SMA 5 , SMA 3 dan SMA 6 bisa mengikuti langkah dari SMA 1 dan SMA 17 dalam proses PPDB. Di mana siswa yang diterima adalah siswa yang memiliki potensi akademik,” katanya.
Widodo mengaku, tiga hari lalu SMAN 6 Palembang diaudit Irjen SMA, dan nanti hasil audit akan diumumkan.
“SCW mengawasi saya. Tidak semua Kepsek baik. Jadi perlu investigasi, terkait sangkaan. Jika terbukti melakukan pungutan akan kami tindak dengan dipecat,” janji Widodo.
“Saat ini kami dilematis. Saya mau orang kaya tidak sekolah negeri karena mereka banyak uang, jadi bisa bayar di mana saja. Sekolah negeri itu harusnya untuk orang miskin. Hanya di sini, orang kaya mau masuk negeri. Orang-orang berbondong-bondong masuk negeri. Kalau di negara luar, orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta,” kata Widodo. #nti
