Jakarta, SumselSatu.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen-ATR)/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) memiliki Kantor BPN.
Dirditjen Kemen-ATR/BPN Sudarsono mengatakan, dengan adanya Kantor BPN Muratara, kebijakan pembangunan dalam bidang pertanahan dapat lebih bersinergi dan cepat pelaksanaannya dalam mendukung tata ruang daerah dan Program Nawacita Presiden RI.
“Muratara sudah layak untuk dibangun, agar kemandirian pelayanan dapat terlaksana di kabupaten yang baru berusia empat tahun dimekarkan tersebut. Apalagi, peraturan RT/RW mereka sudah disetujui secara substansi oleh instansi kami,” ujar Sudarsono, saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Bupati Muratara M Syarif Hidayat bersama rombongan, Selasa (26/9/2017).
Dia mengatakan, kemandirian pelayanan menunjang pembangunan di bidang pertanahan, yakni Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL, merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. Program tersebut meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. Program itu juga bertujuan untuk mengakselerasi pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Obyek dari program tersebut adalah seluruh bidang tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah kelurahan, mulai dari tanah milik adat hingga tanah negara.
“Apabila sudah memiliki Kantor Pertanahan definitif perputaran perekonomian di Muratara dapat meningkat. Ditinjau dari pajaknya saja sudah besar. Kami menunggu lokasinya, ajukan, nanti fisik kami bangun,” janji Sudarsono.
Bupati Muratara Syarif Hidayat mengatakan, dirinya sepakat didirikannya Kantor BPN definitive di Muratara. Kesiapan lainnya dengan instansi vertikal untuk pembangunan Mapolres juga sudah siap.
“Kami sementara ini kantor perwakilan. Ya kami siap bangun nantinya Kantor Pertanahan definitif berdiri di Kabupaten Muratara,” ujar Syarif.
Bupati ‘Bumi Beselang Serundingan’ itu mengatakan, dengan adanya Kantor BPN di daerahnya akan mempermudah akses masyarakat melakukan pengurusan legalitas pengurusan tanah. Karena tidak jauh dan berada di Kabupaten Muratara.
“Itu harapan kita semua, memudahkan masyarakat dalam pelayanan. Sehingga, masyarakat langsung mengurus sendiri karena dekat dan berada di wilayah Kabupaten Muratara,” katanya. #ADV
