Palembang, SumselSatu.com
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Selatan (Sumsel) masuk 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Angka kemiskinan di Sumsel meningkat pada 2020.
Mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ferdian A Lacony mengatakan, kemiskinan di Sumsel tidak dapat hanya ditimpakan kepada Gubernur Sumsel saja.
“Karena, kalau kita bicara organisasi pemerintahan, provinsi sifatnya administrasi, masyarakat miskin secara nyata bertempat di kabupaten/kota, karena kependudukan berada dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten,” ujar Ferdian kepada SumselSatu, Minggu (21/2/2021).
Kata Ferdian, pemerintah kabupaten (Pemkab) atau pemerintah kota (Pemko) di Sumsel memiliki peran penting terhadap naik atau turunnya angka kemiskinan di Sumsel.
“Kinerja pemerintah kabupaten/kota juga menjadi sumbangsih kemiskinan tingkat provinsi. Apalagi, di tengah situasi pandemi (Covid-red), bila pemkab/pemko tidak melakukan penyesuaian anggaran, program, kegiatan terhadap situasi pandemi, maka angka kemiskinan akan meningkat,” kata Ferdian yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan PALI itu.
Ferdian menilai, langkah Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan dana bantuan gubernur kepada pemkab/pemko sudah sangat tepat.
“Tinggal pemkab/pemko, apakah mengajukan program kegiatan sesuai dengan situasi pandemi. Pemkab/pemko harus mampu mengarahkan program di bidang kesehatan, dan ekonomi,” katanya.
Dikatakannya, wakil gubernur (Wagub) sebagai koordinator pengendalian kemiskinan sesuai peraturan perundang-undangan mengoordinasikan para koordinator pengendalian kemiskinan di tiap kabupaten/kota guna mengetahui apakah program kegiatan yang diajukan dalam bantuan gubernur (ban-gub) sudah mengarah kepada penguatan ekonomi di tengah pandemi apa belum.
“Di tengah pandemi, program kegiatan yang diarahkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat,” kata Ferdian.
Dikutip dari Kompas.com, BPS merilis angka kemiskinan di Tanah Air pada 2020. Sumsel menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi ketiga di Pulau Sumatera, setelah Aceh dan Bengkulu.
Kepala BPS Sumsel Timbul P Silitonga mengatakan, angka kemiskinan meningkat akibat banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan. Tercatat 597,88 ribu orang kehilangan pekerjaan selama maraknya kasus penyakit serangan Virus Corona 2019 atau Covid.
Silitonga menyampaikan, pada September 2020 ada 1,11 juta jiwa penduduk miskin (12,98 persen) akibat dampak dari pandemi. Angka itu meningkat dibandingkan 2019 yang 12,56 persen.
Wagub Sumsel Mawardi Yahya menyatakan kondisi yang ada merupakan dampak dari penerapan protokol dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Ini masalahnya, bagaimana meningkatkan ekonomi dan aktivitas masyarakat kita harus terus berjalan, tapi dihambat oleh protokol kesehatan. Faktor ini yang menjadikan kegiatan ekonomi terhambat,” kata Mawardi, Kamis (18/2/2021). #arf
