Pangkalanbalai, SumselSatu.com
Tahun 2018 ini pemerintah menetapkan kuota lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 238.015 kursi. Pada masa-masa penerimaan abdi negara ini nanti, pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat agar tidak ada ‘titipan’ pejabat dan suap.
“Kita mengingatkan, bagi calon peserta yang ingin ikut seleksi penerimaan CPNS agar mewaspadai dan jangan terpancing dengan iming-iming untuk lolos tes CPNS, ini juga harus jadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk membuat aturan dan kebijakan agar pelaksanaannya transparan dan bersih,” kata Pikri, aktivis anti korupsi LSM Kompor, kepada wartawan, Kamis (6/9/2018).
Bila kemudian ditemukan ada kasus suap atau CPNS ‘titipan’ pejabat yang lulus seleksi, menurut Pikri, pemerintah harus mengambil tindakan tegas dalam kasus ini. Ketegasan itu, demi untuk mewujudkan penerimaan CPNS yang bersih bebas dari kecurangan.
Senada disampaikan Ir Darsan, Ketua Gabungan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat (GP MBM). “Kita khawatir jika seleksi CPNS nanti bukan tidak mungkin banyak CPNS ‘titipan’ para pejabat dan praktik kotor oknum yang tidak bertanggung jawab meskipun dilakukan secara online,” ujar dia.
Darsan juga membeberkan hasil investigasinya terkait rekrutmen CPNS yang pernah dilakukan pemerintah, dimana terdapat banyak kecurangan sehingga rekrutmen CPNS terkesan amburadul.
“Hasil investigasi kita di lapangan, banyak praktik kotor yang terjadi ulah oknum tidak bertanggung jawab, seleksi CPNS sekarang secara online, bila terjadi gangguan jaringan maka kesempatan inilah yang dimanfaatkan oknum nakal untuk mencari keuntungan,” kata Darsan.
Sementara itu, diketahui, kuota CPNS sebanyak 238.015 kursi itu terbagi untuk pemerintah pusat 51.271 kursi dan pemerintah daerah 186.744 kursi. Kepastian jumlah kuota CPNS baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAB-RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan lima bidang prioritas kebutuhan pegawai. Yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jabatan fungsional, dan jabatan teknis lainnya. #tio
