Jakarta, SumselSatu.comÂ
Di tengah kondisi perekonomian yang bisa dibilang cukup sulit dan penuh ketidakpastian, Indonesia berhasil menekan tingkat kemiskinan di tingkat terendah dalam sejarah republik ini berdiri.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya terhadap pencapaian baru pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Saat memberikan pidato di acara 10 tahun PT Adaro Energy Tbk melantai di bursa saham, Sri Mulyani mengatakan, selama menjadi Menteri Keuangan dan Direktur di Bank Dunia, obsesinya adalah menurunkan tingkat kemiskinan.
“Tadi BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan soal tingkat kemiskinan, dan saya menyambut dengan perasaan yang sangat istimewa. Karena selama menjadi Menkeu dan saat di Bank Dunia, saya sangat terobsesi bagaimana bisa menurunkan kemiskinan. Dan ini sejarah pertama tingkat kemiskinan di bawah 10%. Dulu Pak Harton pernah menurunkan ke 11% terus krisis ekonomi dan kemiskinan naik ke 24%. Pak SBY juga menurunkan hampir mendekati 11%. Sekarang ini pencapaian yang luar biasa. Kami akan turunkan terus,” papar Sri Mulyani dalam acara yang digelar di Hotel Ritz Carlotn, Pacific Place, Jakarta, Senin (16/7/2018).
Selain kemiskinan, Sri Mulyani juga membanggakan soal laporan penurunan ketimpangan ekonomi yang tercermin dari menurunnya rasio gini.
BPS merilis data rasio gini Indonesia selama periode September 2017 hingga Maret 2018. BPS mencatat rasio gini sebesar 0,389. Jumlah tersebut menurun dari capaian Maret 2017 yang sebesar 0,393% dan lebih kecil dari September 2017 yang sebesar 0,391.
Rasio gini Maret 2018 menjadi yang terendah sejak 7 tahun terakhir, atau sejak September 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015-Maret 2018, di era pemerintahan Jokowi-JK, terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan soal kondisi ekonomi saat ini yang masih penuh dengan ketidakpastian. Khususnya karena kebijakan perdagangan negara maju yang sangat dinamis. Seperti diketahui, suasana perang dagang saat ini tengah terjadi antara dua negara besar, yaitu Amerika Serikat (AS) dan China.
Sri Mulyani menyebutkan, awalnya berbagai lembaga ekonomi cukup optimistis dengan pemulihan ekonomi dunia di tahun ini. Optimisme kian menjadi dengan pulihnya harga komoditas dunia yang sebelumnya ambruk.
Namun kebijakan perdagangan di negara maju dan juga kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS, yaitu The Federal Reserve membuat situasi menjadi tidak pasti.
Dia juga menceritakan soal bagaimana menderitanya ekonomi Indonesia saat kembali menjadi Menteri keuangan di pertengahan 2016 lalu.
“Saya masuk jadi Menkeu di pertengahan 2016 dan Indonesia tengah suffering akibat turunnya harga komoditas. Saya datang saat Indonesia berada di bottom dari turunnya harga komoditas. Saya terpaksa melakukan langkah drastis untuk menstabilkan APBN. Sekarang komoditas trennya sudah pulih,” tutur Sri Mulyani.
Maksimalkan APBN
Sri Mulyani memaparkan soal belanja APBN 2018 yang jumlahnya lebih dari Rp 2.200 triliun di tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur Indonesia yang sudah terbelakang dan harus dikejar.
Kemudian, APBN juga akan diarahkan untuk investasi sumber daya manusia, khususnya di pendidikan dan kesehatan. Ketiga, APBN akan digunakan untuk memperbaiki institusi pemerintahan alias reformasi birokrasi.
“Indonesia sudah menuju arah yang benar. Instrumen yang sangat diharapkan adalah APBN,” katanya.
Laporan APBN di semester I-2018 menurut Sri Mulyani cukup menggembirakan. Dulu saat dia kembali menjadi Menteri Keuangan di pertengahan 2016, dia harus memangkas anggaran hingga Rp 170 triliun agar anggaran stabil. “Sekarang APBN stabil, defisit stabil dan keseimbangan primer surplus. Ini cukup bagis,” katanya.
Penerimaan pajak, dividen dan belanja negara menggambarkan laporan yang positif. “Kami bertugas memastikan APBN kuat dan bisa merespons perubahan yang terjadi,” cetus Sri Mulyani. #min/dtf
